Pasific Pos.com
Papua Barat

Wakil Gubernur Kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Papua Barat

Manokwari, TP – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Barat di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (8/3).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengungkapkan TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait guna meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat nomor 539/225/12/2017 pada 4 Desember 2017 lalu tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) Provinsi Papua Barat.

Diungkapkan Lakotani, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Papua Barat pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,01 persen atau melambat dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,52 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2017 juga masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 5,07 persen.

“Merujuk pada data tersebut, keberadaan TPAKD diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjadi jembatan penghubung dalam melakukan koordinasi di antara SKPD, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, BPS, akademisi, industry jasa keuangan dan unsure pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah,” jelas Lakotani.

Lakotani berharap, dengan adanya koordinasi yang optimal anggota TPAKD akan ada terobosan baru untuk membuka akses keuangan yang merata serta lebih produktif bagi masyarakat di Papua Barat, sehingga mendorong lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan daerah.

“Selain itu, diharapkan juga TPAKD dapat menggali potensi ekonomi daerah, optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam memperluas penyediaan pendanaan yang produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha pemula dan sektor prioritas lainnya,” kata Wagub.

Berdasarkan SK Gubernur nomor 539/225/12/2017 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Papua Barat, dikukuhkan sebagai Ketua atau koordinator adalah Sekda Provinsi Papua Barat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat. Sementara Sekretarisnya, Asisten Gubernur bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial dan Kepala Bagian pengawasan LJK OJK Provinsi Papua Barat dengan didukung oleh 30 anggota.[RYA-R3]