Banyuwangi – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Membawa rombongan 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten dan kota se-Papua Barat, Lakotani ingin sharing masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari Banyuwangi.
Wagub langsung ditemui Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di Pendopo Banyuwangi, , Rabu (12/5/2019). Dia mengaku beberapa kali hadir dalam satu forum dengan pihak Pemkab Banyuwangi tentang pengelolaan pembangunan, dari situ akhirnya dia tertarik dengan apa yang dilakukan Banyuwangi.
“Apa yang disampaikan Banyuwangi itu akhirnya mendorong saya datang kemari untuk mempelajari banyak hal. Dan, kami lebih bersyukur, ternyata Pak Anas yang menemui kami secara langsung,” kata Lakotani.
Diakui Wagub, pihaknya ingin mempelajari lebih jauh masalah seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan. Apalagi, Papua juga mendapatkan dana Otonomi Khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Kami punya dana Otsus, tapi kami sadar banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita wujudkan. Kami terus cari cara supaya bisa optimalkan dana tersebut, salah satunya, ya dengan sharing ke Banyuwangi ini,” kata Lakotani.
“Untuk itu, kami membawa seluruh Bappeda se-Papua Barat agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya. Sehingga, dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras,” imbuhnya.
Sementara Bupati Banyuwangi mengaku, membuka pintu yang lebar bagi daerah lain, khususnya Papua Barat untuk sharing terkait pengembangan daerah. Anas mengaku dalam mengembangkan Banyuwangi juga mengalami banyak tantangan dan kendala.
Namun, dengan semangat mempermudah pelayanan terhadap warga, Pemkab banyak melakukan hal yang ‘out of the box’, tetapi tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru kita luncurkan ini, dimana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan, kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” jelas Anas kepada Lakotani yang saat itu diajak Anas menyaksikan pengenalan layanan tersebut.
Dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang bisa dilayani. Diantaranya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin apotek, izin mendirikan bangunan (IMB) non tinjau lokasi, izin jasa konstruksi, izin bidan, izin industri, pembayaran reklame, dan beragam surat seperti tanda kelakuan baik, surat lahir/mati, surat domisili, dan surat keterangan miskin.
Anas pun juga sharing dengan Lakotani tentang pengembangan destinasi Raja Ampat yang sudah dikenal dunia. Anas mengakui bahwa Raja Ampat adalah salah satu surga pariwisata di Indonesia.
“Mari kita sama-sama mengembangkan wisata Indonesia. Terima kasih kepada Papua Barat yang terus mempromosikan Raja Ampat, sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara, yang artinya ini mengenalkan Indonesia ke dunia. Secara tidak langsung, itu juga berdampak positif bagi daerah lain di Indonesia yang mengembangkan pariwisata, seperti halnya Banyuwangi,” pungkas Anas.
Rombongan dari Papua Barat ini menghabiskan waktu di Banyuwangi selama 3 hari, mulai 11-13 Juni 2019. Selain ke Bappeda, mereka juga akan mengunjungi sejumlah desa Smart Kampung di Banyuwangi, seperti Desa Tamansari dan Desa Genteng Kulon. [fat/fat/Ardian Fanani/detikNews-R1] 