Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Wakil Bupati Tolikara Serahkan DPA 2018

“Para Kepala OPD Diminta Tingkatkan Kualitas Belanja APBD 2018”

 

Tolikara – Wakil Bupati Tolikara, Dinus Wanimbo, SH menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2018 yang berlangsung di Aula sidang DPRD Kabupaten Tolikara Kota Karubaga, Selasa, (6/02/18).

Wakil Bupati Tolikara, Dinus Wanimbo, mewakili Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo, SE. M, Si dalam sambutannya mengatakan, penerbitan DPA tahun anggaran 2018 merupakan bagian dari kerja keras tim eksekutif dan legislatif.

“Kami patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat didalamnya. Dimana, dokumen pelaksanaan ini merupakan dokumen operasional yang akan menuntun para kepala OPD dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran sebangaimana tugas pokok dan fungsi kepala OPD, “kata Wakil Bupati Dinus Wanimbo di sela-sela penyerahan DPA.

Untuk itu, sebangai pejabat Pemerintah, dirinya mengingatkan kepada setiap pimpinan OPD sebangai pengguna anggaran agar selalu memegang teguh fakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing OPD, sebelum menerima DPA ini.

Selain itu, tandas Dinus Wanimbo, para pimpinan OPD juga dininta memengang teguh prinsip pengelolahan keuangan daerah yang baik, taat pada peraturan yang berlaku, profesional, optimal, efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab dengan menjujung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta memperhatikan rencana kerja dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan megedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolikara yang kita cintai bersama.

“Para kepala OPD juga harus bertanggung jawab penuh dalam merealisasikan setiap program kegiatan yang tercantum dalam DPA dengan mengingat dan memperhitungkan estimasi waktu yang tersedia. Juga memiliki rencana dan jadwal kerja yang jelas dalam pelaksanaan DPA, ” tegasnya.

Sehingga lanjut Dinus, kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun serta penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

“Saya mengingatkan para kepala OPD agar meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran yang benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Jadi semua program harus terlaksana secara rinci, terpadu antara program lainnya, ” jelasnya.

Namun kata Dinus Wanimbo, yang terpenting adalah harus sejajar dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun 2018.

“Ini sesuai dengan RPJMD 2017-2022 dan Renstra OPD lima tahunan yang baru saja selesai penyusunannya di Jayapura, ” ungkap Wakil Bupati Dinus Wanimbo.

Untuk itu, ia berharap para kepala OPD juga mampu menjawab semua persolan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga semua persoalan tersebut bisa dapat memilimalisir.

“Jadi msalah-masalah yang seharusnya dapat terealisasikan di lingkup OPD itu tidak selalu diarahkan kepada Bupati Dan Wakil Bupati, ” pesannya.

Diakuinya, bahwa faktor ketepatan waktu juga merupakan hal yang sangat mutlak untuk diperhatikan.

Sebab kata Dinus Wanimbo, dari disiplin waktu pelaksanaan anggaran ini, pihaknya juga akan mampu mendisiplinkan setiap jadwal pemerintahan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini.

Bahkan lanjut Dinus Wanimbo, selain pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tepat waktu, apabila SPJ-nya tertunda, maka akan mempengaruhi proses lainnya.

“Terutama agenda pembahasan APBD tahun berikutnya. Makanya diharapkan semua berada dalam semangat lebih baik untuk kita sama-sama membangun daerah Tolikara yang kita cintai bersama ini, ” harapnya.

Sementara itu kepala BPKAD Tolikara Drs. Maas Siagian, dalam laporannya mengatakan, mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor. 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2018, dimana telah datur bahwa APBD TA. 2018 harus sudah selesai disusun 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2018.

“Ini artinya APBD kita TA. 2018 telah dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif pada awal bulan desember tahun 2017 lalu, namun karena antara pendapatan dan belanja lebih besar belanja, sehingga tim TAPD merasionalkan seluruh program yang diusulkan oleh OPD untuk mendapatkan APBD yang berimbang sesuai dengan rekomendasi dari tim pembahas TAPD Provinsi Papua, ” ungkapnya.

Selain dari itu lanjut Maas Siagian, mulai tahun ini kita diharuskan untuk penyusunan APBD bedasarkan E-planing dan E-budgeting yang artinya seluruh kegiatan sudah terkonekting dan terukur antara perencanaan dan penganggaran.

“Oleh karena itu untuk revisi kegiatan setelah penerimaan DPA ini tidak diperbolehkan. Karena itu para kepala OPD tidak diperkenankan mengajukan revisi DPA kecuali diperubahan anggaran dimungkinkan untuk revisi DPA, ” terangnya.

Sekedar diketahui, acara Penyerahan Dokumen Anggaran DPA, selain dihadiri seluruh kepala OPD, juga hadiri Forkopimda Tolikara guna menyaksikan penyerahan DPA tersebut. (TIARA)