Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Waket I DPRD Tolikara Sayangkan Sikap OPD Yang Tak Pernah Hadir Dalam Sidang Paripurna

Wakil Ketua I DPRD Tolikara, Yohan Wanimbo dan Wakil Ketua III DPRD Tolikara, Daut Payokwa saat menandatangani nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tolikara yang disaksikan oleh Wakil Bupati Tolikara, Dinus Wanimbo.
Wabup Dinus Wanimbo : Porsi Anggaran Akan Dipotong Jika Tak Hadir Dalam Sidang

 

Jayapura : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolikara, Yohan Wanimbo mengatakan, pihaknya bersyukur telah menyelesaikan seluruh rangkain Sidang Paripurna Perubahan APBD Kabupaten Tolikara, Tahun Anggaran 2020 dengan sukses dan tanpa hambatan.

Hanya saja, sebagai pimpinan di dalam lembaga tersebut , dirinya menyesalkan dan sedikit kecewa lantaran tak satupun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tolikara hadir dalam rapat paripurna itu. Baik pada saat pembukaan maupun pada malam penutupan sidang.

Padahal, kata Politisi Partai Demokrat itu, sebagai mitra ini moment yang baik OPD itu hadir untuk mengikuti jalannya sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Tolikara.

Menurutnya, dengan ketidak hadiran OPD itu, maka para legislator yang ada dalan lembaga tersebut menilai bahwa kinerja OPD ini sangat buruk lantaran tak pernah mau hadir setiap diundang dalam sidang.

“Kami DPRD Tolikara sebagai mitra tapi juga sebagai fungsi pengawasan memberikan nilai buruk atas kinerja OPD tersebut yang tak pernah menghargai undangan dari lembaga. Kami sangat sayangkan sikap mereka,” tegas Yohan Wanimbo kepada Pasific Pos usai penutupan sidang paripurna perubahan APBD Kabupaten Tolikara tahun 2020 di Hotel Horison Jayapura, Kamis (3/12), semalam.

Dan tak menutup kemungkinan lanjut Yohan Wanimbo, pada sidang-sidang berikutnya mereka tak hadir lagi. Karena kejadian seperti ini bukan hanya sekali dua kali, tapi sudah sering. Setiap sidang para OPD ini tidak pernah hadir.

“Kami sudah mengundang mereka untuk hadir. Ini menjadi yang pertanyaan kami di parlemen. Seperti saat sidang paripurna pimpinan definitif, sidang LKPJ dan sidang Perubahan, semua SKPD tidak hadir, sementara kita melakukan sidang ini siapa yang mau saksikan, padahal mereka-meraka itu adalah mitra kerja kami,”ujarnya.

Padahal kata Yoha, pak Wakil Bupati dan Sekwan selalu menyempatkan diri untuk hadir, akan tetapi justru para SKPD ini sebagai bawahannya mereka malah tidak hadir.

“Tapi kami harap supaya pada sidang sidang berikutnya tidak terulang hal seperti ini. Kami ini mitra dari mereka sehingga kami pun ingin kerjasama yang baik, karena kami ini ingin memajukan negeri kita dan kita ingin kebersamaan tetap dijaga,” ucapnya.

Perlu diketahui ungkal Yohan Wanimbo, jika pihaknya berada disini bukan mau menggigit mereka (OPD) sehingga tak perlu takut. Untuk itu, ia mengajak untuk saling menghargai sebagai mitra. Karena tujuan kita sama yaitu untuk membangun negeri kita ini. sehingga di butuh kerjasama serta kebersamaan.

“Penyebab mereka tak hadir, kami pun tak tahu alasan apa, kenapa tidak pernah hadir setiap kami menggelar sidang paripurna. Dan tidak pernah ada komfirmasi kepada kami apa alasannya mereka tidak hadir. Mereka ini seolah-olah tidak menghargai kami sebagai mitra. Jadi kami harap pada sidang-sidang berikutnya harus hadir, “harapnya.

Bahkan, dengan tegas Yohan Wanimbo meminta OPD untuk tidak main-main, sebab DPR juga bisa berindak jika OPD ini masih bersikap seperti itu.

“Kalau tak ingin dikritisi kinerja kalian, maka harus bisa menghargai orang lain dan memberikan kesan yang baik. Kami pun bisa beetindak tegas dan akan walk out jika tidak bisa menghargai undangan kami. Jadi sekali lagi saya tegaskan OPD harus hadir dalam sidang sidang berikutnya,” tekannya.

Menurutnya, meskipun bupati dan wakil bupati telah hadir, namun OPD sebagai mitra juga harus hadir dan itu harus. Kalau pun masih belum bisa hadir, maka pihaknya ancam akan walk out dalam sidang sidang berikunya.

“Sidang perubahan telah kami laksanakan dan semalam telah ditutup dengan resmi. Nah sekarang kami tunggu untuk lakukan sidang APBD induk dan itu kami akan komunikasi dengan TAPD untuk menyerahkan materi sidang Tapi sebelum sidang kita juga akan pelajari dulu isi materinya,”ucapnya.

Untuk itu, pihaknya telah sepakat nanti pada sidang APBD induk, akan dilakukan sidang di Distrik Bokondini di Dapil 2. Begitupun pada sidang sidang berikutnya nanti dilakukan di Distrik Kanggime, dan juga di Kembu.

“Jadi tidak harus selalu dilaksanakan di Kota Jayapura. Nanti kita lakukan sidang di dapil-dapil dulu baru masuk ke kota. Ini sudah menjadi komitmen kita di dalam lembaga ini. Sekali lagi OPD jangan main-main. Kita ingin memajukan negeri kita, sehingga dibutuhkan kebersamaannya,” tandas Yohan Wanimbo.

Sementara itu, hal senada dikatakan Wakil Bupati Tolikara, Dinus Wanimbo bahwa sikap OPD ini sangat tidak profesional dan tidak mencermikan etiikad baik. Seharusnya mereka menghargai undangan tersebut.

“Setelah DPRD Tolikara mengeluarkan undangan untuk melakukan sidang, kami teruskan undangan itu kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tolikara.
Tetapi kami melihat memang partisipasi OPD ini untuk menghadiri sidang belum ada. Dan ini menjadi perhatian kepada kami sebagai pimpinan di daerah agar pada sidang-sidang paripurna berikutnya harus hadir,” kata Wakil Bupati Dinus Wanimbo.

Oleh karena itu, dirinya berharap pada sidang APBD induk tahun 2021, OPD harus berperan aktif dan ikut serta didalam sidang sidang pembahasan yang digelar oleh DPRD Tolikara.

“Kami berharap supaya OPD itu harus aktif dalam pembahasan ini. tetapi kalau mereka belum hadir juga, seperti yang terjadi pada waktu sidang paripurna pelantikan Ketua DPRD Tolikara lalu pada waktu sudang LKPJ dan pada waktu sidang perubahan, maka saya sebagai Wakil Bupati bersama Sekwan, kami akan sampaikan kondisi ini kepada Bupati untuk mengambil tindakan tegas. Seperti tindakan administrasi tapi juga tindakan untuk pemotongan anggaran. Jadi kami tidak main-main, kami akan lakukan itu,” tegas Wakil Bupati.

Selain itu tambah Dinus Wanimbo, pihaknya juga tak segan-segan untuk memotong porsi anggaran dari tiap OPD.

“Itu akan kami lakukan jika OPD tidak mau mendengar dan tidak ikut berperan dalam sidang-sidang pembahasan yang digelar oleh DPRD Tolikara,”tandas Dinus.

Artikel Terkait

Ketua DPRD Tolikara Tolak Vaksin Covid-19

Bams

Nota Keuangan Raperda APBD Tolikara Tahun Anggaran 2021 Diserahkan

Bams

Bupati Ingatkan ASN Tolikara Tidak Tambah Libur Natal dan Tahun Baru

Bams

Bupati Usman Wanimbo lantik sejumlah pejabat RSUD Karubaga

Bams

Optimalkan Pelayanan Publik, Bupati Tolikara Lantik Sejumlah Pejabat

Bams

Waket I DPRD Tolikara Siap Membackup Pelaksanaan Kongres HMPT ke-7

Tiara

Sidang Perubahan APBD 2020 Tolikara Resmi Ditutup

Tiara

541 Kepala Kampung Di Tolikara Terima Dana Desa

Pasific Pos

Sekian Tahun Jalankan Roda Pemerintahan di Jayapura, Kinerja Pemkab Tolikara Disoroti

Tiara