Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Waket I DPR Papua Menunggu Hasil Rapat Dengan KPU

Edo Kaize: Semoga Tidak Ada Perubahan Yang Terlalu Luar Biasa

 

 

Jayapura, – Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize menunggu hasil pertemuan antara DPR Papua, KPU Papua, Bawaslu Papua dan kepolisian terkait Pilgub Papua tahun 2018.

Apalagi, KPU RI sudah mengeluarkan surat Nomor 123/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Supervisi Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018.

“Harapannya, semoga tidak ada perubahan yang terlalu luar biasa. Ya, paling besok nanti kita lihat pertemuan dengan KPU, Bawaslu, MRP dan Kepolisian. Ya besok (Kamis, 8/2/18) kita lihat. Kira-kira seperti apa?,” kata Edoardus Kaize kepada Wartawan, Rabu (7/2/18).

Namun, lanjut Edo Kaize sapaan akrabnya, pihaknya berharap pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018, tidak boleh bergeser dari tanggal 27 Juni 2018.

“Tapi harapan kita bahwa tanggal 27 Juni 2018, pelaksanaan tidak boleh bergeser. Yang hari ini, karena satu dua hal dan terutama surat KPU RI itu, maka ada pembicaraan di KPU Papua, gesernya tanggal berapa?,” ujar Edo.

Edo Kaize, yang juga sebagi Ketua DPD PDI Perjuangan Papua ini meminta, agar semua harus jelas, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan kapan pelaksanaan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Itu tidak boleh ada tanda tanya lagi dan harus jelas di situ kapan penetapan calon. Kalau tidak tanggal 12 Februari 2018 itu, kira-kira kapan? Tidak boleh sampai bulan Maret, April atau Mei. Itu tidak boleh. Tapi harus dalam waktu tidak terlalu lama, itu sudah harus ada kejelasan, karena ini Pilkada serentak,” tandasnya.

Soal hasil evaluasi Pansus Pilgub DPR Papua, Edo Kaize menyatakan bahwa hal itu akan tergantung pada pertemuan bersama terkait surat dari KPU RI yang terbaru tersebut.

Soal pernyataan Ketua DPR Papua bahwa Pansus Pilgub tidak ada upaya penjegalan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Edo Kaize dengan santai mengatakan, bahwa sebenarnya tidak ada.

“Hanya saja, jadi tidak tenang orang di luar itu karena ada pengembalian berkas dua kali dikembalikan ke KPU. Dikembalikan itu dalam rangka apa? Mungkin itu saja. Jadi, sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa itu, tapi dengan pengembalian dua kali berkas itu dan meminta berkas yang lengkap dari KPU, itu saja. Padahal itu kewenangan KPU, itu yang membuat pertanyaan di situ,” jelas Edo Kaize

Namun, pihaknya meminta transparan, jika memang itu kewenangan KPU, maka harus dilakukan oleh KPU.

“Maka tadi saya bilang waktu terima berkas itu tipis sekali, ternyata dua tiga halaman saja, itu hanya berkaitan dengan bahan yang diteruskan ke MRP untuk verifikasi keaslian Orang Asli Papua,” bebernya.

Sementara itu, Anggota DPR Papua, Natan Pahabol, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, pihaknya berharap KPU Papua mempresentasikan surat terbaru dari KPU RI tersebut.

“Nanti KPU akan mempresentasikan surat KPU RI tersebut. Ini memberikan kewenangan KPU untuk verifikasi, nah itu DPR Papua yang dilakukan ini dan MRP ini, harus jelas,” pintanya.

Terkait soal verifikasi ijazah itu, Natan mengatakan, sebenarnya DPR Papua tidak lakukan itu, karena sudah dilakukan oleh KPU. DPR Papua hanya menerima berkas itu untuk diteruskan ke MRP untuk verifikasi keaslian orang Asli Papua.

“Kalau diberikan kewenangan DPR Papua untuk verifikasi berkas, pertanyaan kami nanti double, dalam hal ini bahwa DPR Papua turut dalam penyelenggaraan Pilgub, apalagi jika DPR Papua lakukan verifikasi, maka harus panggil kandidat yang bersangkutan. Jadi, mekanisme ini belum diatur baik,” ujar Natan Pahabol.

Untuk itu, Edo Kaize kembali menjelaskan pada Pilgub lima tahun lalu, kandidat mendaftar ke DPR Papua, kemudian ke KPU, lalu kembali ke DPR Papua untuk diteruskan ke MRP untuk verifikasi keaslian Orang Asli Papua. Setelah itu dikembalikan lagi ke DPR Papua dan dilanjutkan ke KPU untuk tahapan selanjutnya.

“Namun, Itu tidak terjadi pada Pilgub 2018, karena pembentukan Pansus Pilgub terlambat, proses sudah berjalan baru kita bentuk pansus. Nanti kita lihat besok. Karena kemungkinan ada perubahan jadwal dalam pertemuan dengan KPU,” kata Edo Kaize.

Soal penarikan anggota dari Pansus Pilgub, Edo Kaize menambahkan bahwa hal itu tergantung dari pertemuan dengan KPU Papua, Bawaslu, DPR Papua, Pemprov Papua dan kepolisian hari ini.

“Kami tetap komitmen. Tetap sikap kita begitu jika dalam pertemuan dengan KPU hari ini berjalan seusia harapan dan tidak ada masalah, tapi kalau misalnya nanti besok hasilnya masih mengambang, ya saya pikir kita lihat untuk penarikan itu,” pungkasnya. (TIARA)