Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Program nasional ini dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di wilayah Papua yang kaya potensi namun masih menghadapi tantangan akses keuangan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, saat menghadiri kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) secara nasional di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (21/10).
“Program KUR merupakan bagian dari Asta Cita pembangunan nasional yang menekankan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan,” ujar Aryoko. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Dari total 800.000 debitur yang mengikuti akad massal KUR secara nasional, sebanyak 145 pelaku usaha mikro kecil di Papua tercatat ikut serta. Mereka berasal dari berbagai sektor usaha produktif yang tersebar di Kota Jayapura dan sekitarnya.
Menurut Aryoko, potensi UMKM Papua sangat besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan tradisional, hingga industri rumahan berbasis lokalitas. Ia berharap, melalui program KUR, masyarakat di kampung-kampung hingga daerah pelosok semakin mudah mendapatkan akses permodalan yang layak dan adil.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting memperluas inklusi keuangan dan menumbuhkan wirausaha baru di Papua. Kami harap program ini mampu menekan angka pengangguran dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memberikan pendampingan, pelatihan usaha, serta dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM agar mereka bisa tumbuh kuat dan berdaya saing. Pemerintah juga terus menjalin kolaborasi erat dengan perbankan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan penyaluran KUR tepat sasaran.
Aryoko mengingatkan penerima KUR agar menggunakan dana kredit secara bijak. “Gunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Kami juga akan memantau agar dana KUR benar-benar menjadi modal awal kebangkitan ekonomi rakyat Papua,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Regional CEO Bank BRI Jayapura, Pram Purnama, menyampaikan bahwa digitalisasi layanan KUR di Papua menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini, sekitar 70 persen nasabah KUR di Papua telah memanfaatkan aplikasi BRIMO dan BRISPOT, dua platform digital milik BRI.
“Transformasi digital menjadi kunci dalam mempercepat layanan dan pemerataan akses keuangan di Papua. Seluruh outlet BRI kini telah terhubung dengan aplikasi digital yang memudahkan proses pengajuan, pencairan, hingga pemantauan kredit,” jelas Pram.
Dengan BRIMO dan BRISPOT, nasabah tidak perlu lagi datang langsung ke kantor cabang. Mereka dapat memantau status kredit secara real-time dan juga mendapatkan edukasi keuangan melalui aplikasi.
“Ini adalah lompatan besar bagi Papua. Dengan teknologi digital, pelaku usaha mikro di kampung, pesisir, maupun pegunungan bisa mengakses layanan keuangan seperti masyarakat di kota besar lainnya,” tambahnya.
BRI, lanjut Pram, terus memperluas jaringan layanan digital hingga ke daerah-daerah terpencil, untuk memastikan tidak ada pelaku UMKM yang tertinggal dalam hal akses permodalan.
Program KUR menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong Papua menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sesuai visi pembangunan nasional dan daerah. Melalui sinergi pemerintah daerah dan lembaga keuangan, Provinsi Papua menapaki arah baru menuju ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri.
