Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Wacana Penghentian Eksport Tembaga PTFI Pengaruhi Perekonomian Papua


Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Joko Supratikto

 

JAYAPURA,- Wacana diberhentikannya ekspor tembaga dari PT Freeport Indonesia ke luar negeri oleh Komisi VII DPR RI,  membawa pengaruh terhadap perkembangan perekinomian Papua.
 “Ketergantungan provinsi Papua terhadap tambang, perubahan ekonominya sekitar 40 persen. Ketika terjadi kerusakan mesin, sehingga perusahaan tambang terbesar itu produksinya terhambat. Itu menyebabkan pertumbuhannya minus,” Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Joko Supratikto, Jumat pekan lalu.

Dikatakan Joko, seandainya tak bisa ekspor hal ini akan sangat sangat berpengaruh di Bumi Cenderawasih. Lantaran, katanya 40 persen itu sangat bergantung di sektor tambang dan saat ini sudah saatnya pemerintah provinsi Papua tak lagi mengandalkan dari sektor pertambangan agar kemudain hari ketika tambang itu bermasalah, tak akan menyebabkan pengaruh nilai pertumbuhan ekonomi.
 “Sudah waktunya untuk mulai meninggalkan ketergantungan dari tambang, makanya kita lihat di Papua ini kan ada pembagian wilayah adat, masing-masing memiliki keunggulan,” kata Joko.
Pihaknya bersama stockholder lainnya termasuk pemerintah daerah terus bersama-sama mendorong keunggulan setiap daerah di Papua untuk dikembangkan. Ia mencontohkan seperti didaerah pegunungan sana ada penghasil kopi, disekitar dataran rendah ada coklat. “Ini saya rasa akan mengurangi dampak ketergantungan kita terhadap tambang,” ujarnya.
Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan pemerintah belum memutuskan diperpanjang atau tidak terkait hal itu. Menurutnya, pemerintah tak mungkin gegabah mengambil keputusan dalam hal kebijakan ekonomi.
 “Saya yakin pemerintah tak gegabah, lima enam bulan kedepan. Karena hampir setiap tahun terjadi sampai enam bulan diperpanjang,” kata Lukas Enembe.
Dirinya juga keluhkan soal dana bagi hasil (DBH) dengan perusahaan tambang terbesar itu telah ditarik ke pemerintah pusat. “Royalti, kita tak terpengaruh dengan itu karena dana kita RP 800 miliar telah ditarik seluruhnya dari dana royalty dan DBH itu sudah ditarik ke pusat. Ini berdampak ke kabupaten kota,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi keuangan saat ini alami kesulitan luar biasa, lantaran hampir setiap program dananya tak dapat dialokasikan, karena dana yang selama ini dengan leluasa dikelola pemerintah provinsi Papua telah diambil oleh Jakarta.
 “Diperkirakan 2017 akan alami seperti itu, apalagi yang mereka (pusat) berikan buat kami, apa lagi yang mereka mau ambil?,” tuturnya.
Sekedar diketahui, Pemerintah pusat telah memperpanjang izin kontrak ekspor PT Freeport Indonesia selama 5 bulan dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2017 mendatang. Dimana, perpanjangan izin ekspor ini dilakukan setelah izin lama perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu habis 8 Agustus tahun ini. Pemerintah berikan volume sebesar 1,4 juta ton tembaga yang bisa dieskpor oleh PT Freeport, dan tak diperbolehkan mengekpor melebihi dari volume yang telah ditentukan pemerintah. (Fani)