Pasific Pos.com
Papua Barat

UU Otsus Plus Memuat Hal Positif untuk Papua dan Papua Barat

Manokwari, TP – Anggota DPD-RI perwakilan Papua Barat, Mervin I.S. Komber mengakui, Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Plus memuat hal-hal yang positif untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Namun, sambung Komber, pada 2016-2017, pihaknya mengajukan draft Undang-undang Otsus Plus sebagai inisiatif DPD-RI ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetapi DPR-RI dan Pemerintah Pusat menolak usulan draft UU Otsus Plus.

“Sekarang ini kita mengajukan revisi UU Otsus, ada yang bilang revisi terbatas, evaluasi Otsus, baik di Papua maupun Papua Barat sudah mulai membahas. Menurut saya, kita harus berhati-hati. Kalau hanya diubah 25 persen disebut dengan perubahan, tapi diubah di atas 50 persen, itu sudah mengganti, penggantian UU Otsus yang baru,” jelas Komber kepada para wartawan di kantor Perwakilan DPD-RI di Manokwari, kemarin.

Ketua Badan Kehormatan DPD-RI ini menambahkan, jangan sampai mengharapkan air dari langit, air dari tempayan ditumpahkan.

“Jangan sampai peribahasa ini terjadi. Ingat, anggota DPR-RI perwakilan Papua dan Papua Barat hanya 13 orang dan DPD-RI hanya 8 orang, peta politik harus dihitung dengan cermat, apakah UU Otsus ini mau perubahan, revisi terbatas atau pergantian. Kalau pergantian di atas 50 persen, berarti sudah pergantian UU Otsus sesuai UU MD3, tapi kalau di bawah 25 persen, berarti hanya revisi. Pertanyaan saya, pergerakan politik kita di Senayan, bagaimana? Kami DPD tentunya akan mengamankan hal ini, saya jamin. Karena, kita menguasai lembaga ini, saya punya hak veto untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada Papua. Namun, di ruang paripurna, apakah anggota DPR-RI perwakilan Papua dan Papua Barat memiliki kemampuan lobi atau tidak untuk mengamankan keinginan masyarakat Papua,” tukasnya.

Ia menambahkan, pembahasan revisi UU Otsus hanya di tingkat I dan II ke tingkat berikutnya, pihaknya tidak ikut sesuai mekanisme undang-undang. “Nah, di sinilah yang saya takutkan, keistimewaan-keistimewaan Papua itu hilang. Jadi, sekali lagi kita harus mengukur baik-baik. Kita siap atau tidak untuk mengubah kalau tidak siap jangan dulu, tetapi menunggu hasil pemilu,” katanya.

Lanjut dia, keistimewaan yang dimaksud, misalnya, Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua, bupati dan walikota pun demikian, akan hilang. Jangan sampai keistimewaan khusus ini menjadi keistimewaan umum.

Ia menyarankan, sambil tim asistensi menyiapkan resvisinya, tim asistensi pun harus membangun lobi di tingkatan fraksi-fraksi DPD-RI dari dapil Papua dan Papua Barat.

“Kalau fraksi-fraksi ini setuju, kita jalan, tapi kalau masih bermain di tingkatan abu-abu, jangan dulu. Karena, kita buru lobi tingkat tinggi. Kalau tidak, istimewa yang sudah ada ini akan hilang,” tambahnya.

Pengalaman draft UU Otsus plus yang tidak diubah, tetapi begitu naik ke DPR-RI, ditolak di Badan Legislasi untuk menjadi insiatif Prolegnas di 2017, tetapi 2016 dan 2017 ditolak dan di 2018 tidak diajukan.

“Jangan sampai kita sudah siapkan kerangka dan dikasih naik disetujui dan masuk pandangan kedua keistimewaan dari yang kita usul hilang dan diganti dengan umum,” tukasnya. [FSM-R1]