Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Upaya Penanganan Penertiban Pelanggaran di Kota Jayapura

 

JAYAPURA, – Sesuai ketentuan yang berlaku tentang penanganan dan penertiban sebagai upaya pencegahan pelanggaran menyimpang.

Untuk itu, Pemerintah Kota Jayapura bersama instansi menggelar rapat di ruang rapat Wakil Wali Kota Jayapura Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (14/2/18).

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, ditemui usai rapat mengatakan rapat dimaksud bertujuan membahas penanganan para pedagang kaki lima (PKL) dan parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura.

“PKL dan parkir liar di Kota Jayapura ini sudah banyak yang melanggar aturan atau menyimpang dari tata ruang,” kata Rustan.

Walau sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) pemberdayaan PKL, Rustan menegaskan PKL baik mobile dan tetap harus mamatuhi peraturan yang berlaku, begitu juga dengan pelaku usaha lainnya.

“Kami dan instansi terkait bekerja tertib aturan, tertib administrasi untuk sama-sama membantu mencegah pelanggaran yang terjadi karena kota ini (Kota Jayapura) mau jadi kota yang smart city, tertata rapi PKL, lalu lintas, aman dan nyaman,” kata Rustan.

Masalahnya, kata Rustan, di Kota Jayapura tidak ada lahan parkir yang memadai sehingga perlu solusi penataan parkir maupun PKL agar tidak berjualan di atas trotoar dan bahu jalan agar parkir liar tidak menghambat lalu lintas dan pejalan kaki.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ali Mas’udi mengatakan dengan rapat dimaksaud sebagai upaya melindungi wajib pajak dan mengefektifkan penerimaan pajak.

“2018 Bapenda targetkan penerimaan pajak Rp186 miliar. Kami optimisa bisa realisasi apalagi dengan adanya penataan parkir dan PKL ini. Kami berharap masyarakat ikut membantu sehingga Kota Jayapura sebagai role model penataan PKL dan parkir,” kata Ali.