Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Untuk Belanja Alkes, Kerja Tim Satgas Covid-19 Dinilai Lambat

Satgas Covid-19 Dinilai Lambat
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Waket III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy dan Sekwan DPR Papua, DR. Juliana J. Waromi, SE. M, Si saat menyerahkan 500 Swab Spesimen dan 300 Rapid Tes kepada Labkesda Papua

Jayapura – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menilai kerja Tim Satgas Covid-19 Provinsi Papua lambat dalam berbelanja alat kesehatan (Alkes).

Padahal anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Papua dalam menangani virus corona atau covid-19 sangat besar jumlahnya.

“Tap dalam membeli alat kesehatan (alkes) tim covid-19 provinsi lambat,” kata Jhony Banua Rouw, SE kepada Pasific Pos lewat via ponselnya, Selasa (5/5).

Menurut Jhony Banua Rouw, tim satgas covid-19 tidak perlu menunggu alat kesehatan habis baru belanja lagi. Sebab, saat ini seluruh dunia sangat membutuhkan alat kesehatan (alkes) yang berhubungan dengan virus corona.

“Virus inikan melanda seluruh dunia, jadi kalau ada uang langsung beli saja, tidak usah ditahan-tahan. Dan kalau pun terjadi perbedaan harga itu hal yang wajar, karena kalau tunggu lagi belum tentu barangnya itu masih ada,” ujar Jhony Banua.

Menurut Politisi Partai NasDem ini, jika waktu pencarian dan pengiriman yang dipersoalkan kemudian terjadi kekosongan alat kesehatan, itu tidak tepat.

“Kami sudah buktikan. Kami pesan Kamis tapi barangnya tiba Minggu. Jadi intinya jangan lambat harus cepat,”pesannya.

Bahkan kata Jhony, Satgas Covid-19 Papua juga harus memberikan kewenangan ke Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah cepat membeli alat kesehatan.

“Kami juga membantu Labkesda Papua dengan menyerahkan 500 swab spesimen dan 300 rapid tes,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams