Pasific Pos.com
Papua Barat

Uang Logam Mesti Diterima bila Dipakai Berbelanja

Manokwari, TP – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, S. Donny Heatubun menyatakan, uang logam mesti tidak ditolak oleh pemilik kios atau warung ketika dipakai berbelanja oleh masyarakat. Sesuai UU tentang Mata Uang, sepanjang uang yang dipakai berbelanja adalah mata uang Rupiah, maka di wilayah mana pun di NKRI ini harus diterima.

“Jika mengacu pada UU tentang Mata Uang, tidak melihat apakah itu uang logam atau uang kertas. Tetapi sepanjang itu Rupiah, maka itu sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam konteks ini, tentu tidak hanya di Papua, tapi di mana pun sepanjang masih dalam wilayah NKRI, mestinya tidak terjadi penolakan terhadap uang logam,” tegas  Heatubun ketika dikonfirmasi Tabura Pos di katornya, Jumat (6/7) terkait uang logam yang tidak diterima ketika dipakai berbelanja oleh masyarakat di sejumlah kios dan warung di Kota Manokwari.

Menurutnya, tidak diterimanya uang logam di Papua kemungkinan masalah persepsi saja karena di tempat lain tidak ada isu tersebut.

“Misalnya, jumlahnya Rp 10.800. Bisa saja Rp 10.000 dalam bentuk uang kertas dan Rp 800 dalam bentuk uang logam. Atau kalau kita membayar Rp 11.000 akan dikembalikan dengan Rp 200, jangan sebaliknya dikembalikan dengan permen karena itu juga salah sesuai UU Mata Uang. Ini kembali lagi mungkin kami akan tingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini. Nanti kita juga minta perbankan supaya memberikan conto,” terangnya.

Meski ada pemilik kios dan warung menolak menerima uang logam, namun mmenurutnya, tidak ada sanksi. Sanksi hanya diberikan kepada mereka yang merusak uang. Terkait penolakan ini, menurut dia, lebih kepada imbauan atau sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Namun demikian, Heatubun kembali menegaskan ahwa harusnya sepanjang yang dipakai berbelanja itu uang Rupiah, maka di mana saja di wilayah NKRI harus diterima. “Cuman nanti kita berbanyak edukasi dan sosialisasi. Sebetulnya tidak ada isu soal (tidak diterimanya) uang logam itu, kalau tidak kita tidak akan cetak kan,” katanya.

Dia mengatakan, jika pemilik kios atau warung tidak mau menerima uang logam dengan alasan karena sifatnya receh, maka sebaiknya menggunakan transaksi nontunai. Dengan transaksi nontunai, maka berbelanja atau mengembalikan dengan nominal berapa saja tidak ada masalah.

“Misalnya Rp 325, pakai nontunai tidak ada isu kan? Nanti juga merchant kita juga usahakan untuk lebih tingkatkan, dan perbankan untuk meningkatkan penggunaan nontunai atau uang elektronik. Jadi sudah tidak ada masalah di situ,” ujarnya.

Transkasi nontunai, lanjutnya, merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi tidak diterimanya uang logam. Menggunakan transaksi nontunai, maka masyarakat dan perbanka akan sama-sama enak.

Diakui Heatubun bahwa sejauh ini, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat belum menerima laporan terkait tidak diterimanya uang logam ketika berbelanja di kios atau warung. Jika ada keluhan masyarakat terkait tidak diterimanya uang logam oleh perbankan, maka BI akan memfasilitasi untuk menyelesaikannya.

Dia juga mengakui, ada informasi bahwa uang kertas Rp 1.000 dan Rp 2.000 di Papua Barat sepertinya tidak bermakna. Jeleknya, kata dia, penerapan harga menggunakan kelipatan lima, sehingga harga yang ada berlaku kelipatan lima, seperti Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 15.000, dan seterusnya. Hal tersebut, kata dia, membuat masyarakat dalam posisi yang tidak diuntungkan.

“Kenapa musti kelipatan lima? Contoh paling gampang adalah ojek di Manokwari, harga yang dikenal itu Rp 5.000 dan Rp 10.000, kenapa misalnya Rp 4.000 kalau jaraknya dekat sekali, ataupun berdasarkan jarak lebih dari Rp 5.000 juga tidak harus langsung Rp 10.000 kan, bisa Rp 6.000, Rp 7.000, Rp 8.000 kan?” pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu warga Wosi I, Maria Fatima mempertanyakan tidak diterimanya uang logam saat berbelanja ke kios dan warung. “Uang logam kenapa tidak diterima? Padahal ini Rupiah juga,” ujarnya kepada Tabura Pos, Kamis (5/7).

Menurutnya, bila uang logam yang tidak diterima pecahan Rp 50, Rp 100, Rp 200, dan Rp 500, masi bisa dimaklumi. Akan tetapi semua uang logam tidak diterima.

“Ini yang saya rasa aneh. Kalau tidak terima pecahan kecil itu, kita bisa maklum saja mungkin karena dianggap ribet dalam penyimpanannya, tetapi kalau uang logam pecahan Rp 1.000 kan tidak sulit menyimpannya kan?” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta pihak terkait untuk memperhatikan masalah tersebut. Sebab uang yang dipakai berbelanja adalah mata uang Rupiah, bukan mata uang asing. (CR44)