Jayapura,- Anggota DPR Papua dari Fraksi NasDem DPR Papua dari daerah pemilihan (Dapil) I, yang meliputi Muara Tami, Abepura, dan Heram, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menghadiri harii terakhir kegiatan “Wali Kota Turun Kampung” (Turkamp) di Kampung Hebheybulu Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Senin siang, 30 Juni 2025.
Kepada pers, Legislator Papua itu mengatakan, jika kegiatan turun kampung ini merupakan janji politik Wali Kota bersama Wakilnya saat melakukan kampanye pada Pilkada tahun 2024 lalu.
Sehingga lanjutnya, Pak Abisai Rollo yang juga merupakan Ondoafi Kampung Skouw Yambe itu pun berjanji apabila ia duduk menjadi Wali Kota maka ia akan turun di 10 kampung adat dan 4 Kampung administratif.
“Kunjungan terakhir ini berlangsung selama tiga hari. Jadi mulai hari Senin hingga Rabu. Pada kesempatan ini Wali Kota gunakan waktu untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan mendengar berbagai aspirasi setelah itu beliau pun langsung menjawab berbagai pertanyaan bersama OPD terkait,”kata Alberth Marauje kepada wartawan usai menghadiri hari terakhir kegiatan Wali Kota Jayapura Turun Kampung (Turkam) di Kampung Hebheybulu Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Senin siang, 30 Juni 2025.
Albert Merauje yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu mengungkapkan,
jika dirinya telah mengikuti rangkaian Turkam sejak awal pembukaan termasuk di Kampung Skouw Sae (Distrik Muara Tami), Enggros (Distrik Abepura), dan Yoka (Distrik Heram).
Albert Merauje mengaku tertarik ketika salah satu warga menyampaikan aspiranya yang berkaitan dengan Pendidikan.
Apalagi kata Alberth, Pendidikan ini menjadi aspirasi utama bagi masyarakat di hampir semua kampung. Sebab, minimnya anggaran kampung untuk pendidikan, dari PAUD hingga perguruan tinggi, sehingga ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
“Masalah pendidikan ini sangat mendesak. Karena beberapa kampung seperti Yoka memang punya program seperti ‘Satu Rumah Satu Sarjana’. Tapi secara umum, dukungan untuk pendidikan masih kurang, baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana,”jelasnya.
Selain itu, kata Alberth Meeauje, juga keluhan masyarakat mengenai kebutuhan beasiswa bagi anak-anak Port Numbay. Ini mereka juga minta agar bisa masuk sekolah kedinasan seperti IPDN, TNI, dan Polri.
Terkait isu kesehatan kata Alberth, ini juga mengemuka, khususnya soal penyakit malaria, kekurangan obat, dan tenaga kesehatan. Selain itu masyarakat meminta perhatian soal perumahan layak huni.
“Memang ada bantuan dua unit rumah tipe 45 dari Pemkot, mungkin nanti dalam anggaran untuk bantuan rumah bisa meningkat 5 atau 10 rumah. Rumah ini sangat penting karena di dalam rumah itulah karakter di bentuk,”tekannya.
Sehingga pada kesempatan itu kata Alberth, Wali Kota sendiri, langsung menanggapi permintaan masyarakat terkait dengan masalah infrastruktur jalan.
“Jalan dari Ondoafi punya rumah memang kurang bagus untuk itu Wali Kota minta segera dicor dan juga ada jalan yang diminta untuk ke kampung atau daerah pertanian, akan tetapi Pak Wali Kota bilang itu kita harus kaji ada instansi teknis terkait dan Amdal, kalau itu layak tetap akan dianggarkan dan di bangun karena itu ada lahan pertanian,” terangnya
Sementara berkaitan dengan Permasalahan lingkungan dan sanitasi, kata Albert, ini juga dikeluhkan oleh warga setempat.
Lanjut dikatakan, aspirasi lain adalah permintaan pemasangan jaring di saluran air agar sampah tidak masuk ke danau, demi menjaga kebersihan Danau Sentani dan lingkungan sekitar.
Menurut Alberth, jika pentingnya peningkatan kualitas SDM lokal, khususnya anak-anak Port Numbay. Oleh karena itu, warga berharap anak-anak mereka bisa mendapat posisi di pemerintahan, dari tingkat kelurahan, distrik hingga OPD.
“Masyarakat berharap lima tahun ke depan anak-anak Port Numbay juga bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,”tandasnya.
Ia juga menekankan jika perlunya solusi atas kenakalan remaja, miras, dan narkoba dengan membuka lebih banyak lapangan kerja dan aktivitas produktif bagi pemuda.
Namun demikian kata Alberth Merauje, persoalan tapal batas adat dan administrasi juga menjadi fokus dalam dialog tersebut.
Menurutnya, tiga hal yang memang perlu dituntaskan yakni batas wilayah adat antar suku (Sentani, Nafri, Tobati), ada tapal batas Kerek, Kampung Yoka, terdapat lima suku yang memiliki struktur keondoafian (pemerintahan adat) yaitu Mebri, Makuba, Olua, Tokayo, dan Ohee mereka punya batas-batas harus jelas.
Setelah itu juga ungkap Alberth, yang terakhir itu batas administrasi, batas pemerintah antara Kabupaten Jayapura dengan kota Jayapura.
“Jadi masalah ini memang harus diselesaikan bersama oleh ondoafi, kursi pengangkatan yang ada di DPRK, dan DPR Papua mereka punya tugas untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tapal batas, sebab itu penting sekali,” tegas Alberth.
Oleh karena itu, Politisi Partai NasDem itu mendorong agar pada tahun anggaran 2025, Pemkot Jayapura mulai menyusun program khusus untuk warga Port Numbay, seperti Kartu Sehat dan Kartu Pintar.
“Jadi, kalau ada dana kampung Rp 8 miliar, kita bisa alokasikan Rp 2 miliar. Misalnya Rp 1 miliar untuk Kartu Sehat dan Rp 1 miliar untuk pendidikan warga asli Port Numbay. Ini langkah afirmatif yang konkret,”tandas Alberth Merauje. (Tiara).
