Timika, sejumlah warga yang merupakan pegawai honor asli Amungme dan Kamoro di beberapa instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melakukan aksi pemalangan jalan masuk kantor BKD Kabupaten Mimika, Senin (29/4).
Aksi pemalangan tersebut buntut dari penerimaan CPNS di Kabupaten Mimika yang menggunakan sistem online, dan juga membuat pegawai yang hendak berkantor tertahan diluar tepat di jalan masuk Kantor BKD Mimika.
Berdasarkan data yang diterima menjelaskan kejadian bermula saat sejumlah warga asli Mimika melakukan pemalangan jalan serta menaruh ranting pohon dan menutup pintu pagar masuk kantor BKD Mimika kemudian melarang para pegawai yang hendak akan masuk ke Kantor.
Koordinator aksi pemandangan David Beanal mengatakan, aksi pemandangan yang dilakukan karena perekrutan CPNS menggunakan sistem online, dan tentunya proses tersebut sangat merugikan masyarakat Amungme dan Kamoro.
Karena proses registrasi menggunakan sistem online belum tentu bisa dilakukan, sehingga mewakili anak-anak Amungme dan Kamoro mendesak agar dilakukan perekrutan CPNS menggunakan sistem offline.
“Kami palang karena kami mau penerimaan CPNS manual, karena kami Papua beda dengan daerah lain,” kata David Beanal, Senin (29/4).
Menurutnya, tidak ada kepastian untuk diterima sebagai CPNS apabila proses perekrutan CPNS menggunakan sistem online, disisi lain banyak pegawai honorer yang mendapatkan SK Bupati telah lama mengabdi di Pemkab Mimika namun hingga kini belum jiga di angkat menjadi PNS
“Kami sudah lewat usia untuk ikut online karena kami sudah lewat dari umur 35 tahun dan kami sudah 10 tahun mengabdi tapi kalau seperti ini kapan kami akan diterima menjadi CPNS,” terangnya.
Menanggapi aksi pemandangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Paskalis Kirwelakubun mengatakan, proses perekrutan yang dilakukan oleh Pemkab Mimika untuk formasi umum secara online, sedangkan untuk honorer berbeda dengan penerimaan tersebut.
Selain itu dirinya juga menyampaikan kepada massa yang melakukan pemandangan agar menyampaikan aspirasi di kantor Pusat Pemerintahan karena pengambilan keputusan berada di tangan Bupati
“Saat ini perekrutan pegawai secara online untuk umum, kalau untuk manual itu nanti ada alokasi khusus untuk honorer, kalau bisa sampaikan aspirasi ke Kantor Bupati,” kata Paskalis. (Ricky).