Pasific Pos.com
Papua Selatan

Tuntut Bantuan Studi, ‘Geruduk’ Kantor Bupati

MERAUKE,ARAFURA,-Dikawal aparat Polres Merauke dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ratusan orang menamai mereka sebagai Forum Mahasiswa dan masyarakat peduli pendidikan melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Merauke, Kamis (5/7).

Ada sembilan tuntutan yang mereka suarakan yakni pemberhentian seluruh pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada mahasiswa non Papua dan untuk mahasiswa Papua dan Marind diberikan bantuan pendidikan atau beasiswa. Kouta penerimaan beasiswa diperuntukan bagi mahasiswa Marind dan Papua seratus persen.

Selain itu, Bupati Merauke juga didesak untuk menerbitkan peraturan Bupati mengenai pemakaian dana Otonomi Khusus (Otsus) digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa asli Papua di distrik dan kampung. Koordinasi Aksi, Andreas Kahol mengatakan seluruh mahasiswa asli Papua wajib mendapatkan beasiswa dan bantuan study. Memberikan bantuan pendidikan S2, dokter bahkan professor bagi putra putri Marind.

Kemudian, memberlakukan pendidikan gratis dan wajib pendidikan 12 tahun bagi putra putri Marind. Selanjutnya, melakukan pembangunan asrama pendidikan putra dan putri di distrik lokal dan Kabupaten Merauke. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menertibkan peraturan daerah bagi orang Marind di Kabupaten Merauke.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Asisten I Setda Kabupaten Merauke, Sunarjo,S.Sos mengatakan mengenai peraturan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperuntukan bagi orang asli Papua pihaknya akan memperjuangkannya. “Untuk memperhatikan dana Otsus pendidikan yang diperuntukan bagi orang asli Papua, saya akan memperjuangkan itu,” ucapnya.

Sementara mengenai pembangunan asrama di distrik lokal maupun di Kabupaten Merauke, itu merupakan salah satu misinya. Karena itu, pihaknya akan memperjuangkan untuk membangun asrama bagi mahasiswa orang asli Papua.