Pasific Pos.com
Papua Barat

TPP Diterapkan, Kinerja ASN Harusnya Meningkat

Manokwari, TP – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga menegaskan, dengan diberlakukannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Barat sudah seharusnya meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, jika melanggar dan malas bekerja harus siap penghasilannya dipotong.

Pascapenerapan TPP, diungkapkan Meidodga, pengawasan terhadap ASN akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pimpinan OPD masing-masing memberikan laporan kepada Gubernur Papua Barat melalui BKD.

“Nanti kita lihat saja, dengan TPP secara batin ASN yang sering malas masuk kantor atau tidak melaksanakan tugas dengan baik pasti tertekan, mereka yang malas secara otomatis tunjangannya akan dipotong dan jika terlambat atau tidak melakukan ceklokl atau absen finger,” jelas Meidodga kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (4/7).

Dirinya menuturkan, aplikasi yang sudah terkoneksi dengan server pada mesin absen finger akan membaca secara otomatis keterlambatan ASN dalam melakukan ceklok sehingga pemotongan pun akan bervariasi.

Selanjutnya, menurut Meidodga, data yang sudah terinput dalam server akan digunakan Majelis Kode Etik sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kedisiplinan.

“Ujung-ujungnya pasti ASN yang bersangkutan akan disidangkan oleh Majelis Kode Etik dengan putusan pemberian sanksi hukum mulai dari ringan, sedang sampai sanksi paling berat,” ujar dia.

Meidodga berharap, dengan diberlakukannya TPP, ASN lebih sadar akan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah bisa terlaksana dengan baik. [BOM-R3]