Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

TPAG Kabupaten Jayapura Temui Bupati Mathius

SENTANI – Menuntut tunjangan penghasilan bersyarat (TPB) yang tidak diterima oleh para guru, Tim Pengawal Aspirasi Guru (TPAG) Kabupaten Jayapura menemui Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, Selasa (17/7/18) siang, di VIP Room Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

TPAG yang dipimpin langsung oleh ketuanya Absalom Numberi, S.Pd, didampingi sejumlah anggotanya Hans Rumkabu dan Melkianus Wompere meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam hal ini Dinas Pendidikan segera  merealisasikan tunjangan penghasilan bersyarat (TPB) ini bisa diberikan kepada guru yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, guru-guru juga meminta, kesejahteraan atau nasib guru ini bisa di cover dalam Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura Nomor 2 tahun 2018 tentang Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB).

Jadi, kita selaku tim pengawal aspirasi guru Kabupaten Jayapura datang kesini guna memperjuangkan nasib atau kesejahteraan guru yang tidak sempat tercover dalam Perbup Jayapura Nomor 2 tahun 2018 itu. Kami berbicara mewakili sekitar 2 sampai 3 ribu guru di daerah ini yang sekarang sedang berteriak, kenapa nasib mereka sampai bisa tidak tercover dalam Perbup tentang TPB, kata mereka.

Menanggapi pernyataan tersebut, Mathius Awoitauw mengatakan, pihaknya dalam pertemuan tadi (kemarin) sudah menjelaskan, bahwa di kalangan guru-guru itu memang ada sejumlah tunjangan juga yang diberikan kepada guru, namun di profesi lain tidak ada diberikan tunjangan.

Jadi, apa yang dikeluarkan peraturan bupati (Perbup) mengenai tunjangan diluar daripada guru itu untuk menjaga keseimbangan, tetapi juga untuk menjaga keadilan, katanya.

Menurut Mathius, peraturan bupati (Perbup) yang dikeluarkan pihaknya, itu juga ada sejumlah tunjangan yang dihilangkan di berbagai bidang, karena itu pihaknya dijadikan dalam satu bentuk tunjangan saja namun guru tidak dapat.

Dikarenakan guru mempunyai sejumlah tunjangan, tapi hal ini tidak dipahami baik dan dibaca baik oleh guru. Dalam pertemuan tadi (kemarin) saya sudah jelaskan, bahwa kalian (PGRI) punya tanggungjawab untuk mensosialisasikan peraturan bupati tersebut. Dan, bukan sebaliknya sehingga saya marah-marah (guru) dorang. Kalau siapa yang kerja tidak benar dan bikin ribut, lebih baik keluar dari sini, tegasnya.

Ia juga menyampaikan, sebagai pegawai negeri harus siap bekerja untuk melayani masyarakat, apalagi guru inikan banyak menerima tunjangan seperti tunjangan kemahalan dan juga tunjangan sertifikasi. Selain itu, dirinya juga meminta agar guru-guru dalam hal ini PGRI yang harus mensosialisasikan peraturan bupati tersebut.

Kita kerja untuk melayani masyarakat. Sekarang ini kita lagi pangkas biroraksi, dan segala macam biaya yang tidak perlu. Karena pada prinsipnya, perlu saya sampaikan ke dorang (guru) tadi bahwa biaya operasional birokrasi tidak boleh besar, namun yang besar itu untuk melayani publik. Jadi, kepala daerah ini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan itu, sehingga tunjangan-tunjangan yang lain kita kurangi.

Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, S.T., M.MT.