Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Tolak Ekploitasi Blok Wabu, Masyarakat Intan Jaya Sampaikan Aspirasi ke DPR Papua

Anggota Komisi I DPR Papua foto bersama perwakikan masyarakat Intan Jaya, tokoh intelektual dan mahasiswa Intan Jaya, usai sampaikan aspirasi, akhir pekan kemarin. (Foto Tiara).

Jayapura – Perwakilan masyarakat Kabupaten Intan Jaya, tokoh intelektual dan mahasiswa mendatangi DPR Papua dalam hal ini Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM guna menyampaikan aspirasinya yang menolak rencana penambangan gunung emas Blok Wabu, berjarak sekitar 40 Km sebelah utara dari Grassberg yang dikelola PT Freeport Indonesia.

Dalam pernyataan sikap itu disampaikan secara tegas oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Kota Studi Jayapura, Yanuarius Weya, bahwa mahasiswa tidak tinggal diam terhadap rencana ekploitasi gunung emas Blok Wabu yang ada di Intan Jaya.

“Intinya aspirasi kami ini adalah menolak ekploitasi di Blok Wabu, karena kami tahu jika Blok Wabu akan masuk berarti manusia Intan Jaya akan habis, kami sudah cukup belajar banyak dari PT Freeport,” tegas Yanuarius usai bertemu dengan Komisi I DPR Papua, pada akhir pekan kemarin.

Apalagi, lanjut Yanuarius, dari berbagai pengalaman termausk perjanjian eksplorasi tambang termasuk rencana pengelolaan Blok Wabu, termasuk dari Mind ID yang semua sebagian besar pemegang sahamnya adalah para petinggi jenderal, yang berujung konflik hingga terakhir ada dua anak yang ditembak.

Bahkan, Yanuarius mengungkapkan sejak adanya rencana ekploitasi Blok Wabu di Intan Jaya dan adanya penandatanganan ijin dari gubernur, sampai saat ini sudah ada 32 kasus yang terjadi.

“Sejak adanya penembakan terhadap tiga tukang ojek sampai saat ini baik korbannya masyarakat sipil, TNI dan Polri termasuk OPM, semua kita gabung ada 32 kasus. Ini masalah yang sangat serius,” ungkap Yanuarius.

Untuk itu, Yanuarius dengan tegas juga meminta agar masalah atau konflik yang terjadi sejak adanya rencana ekploitasi Blok Wabu di Intan Jaya tersebut agar dihentikan.

“Yang paling utama, hentikan ekspolitasi Blok Wabu. Jika dihentikan, otomatis kita minta militer non organik kita minta ditarik dari Intan Jaya, agar rakyat di Intan Jaya merasa aman dan kembali hidup normal, tidak boleh membuat trauma bagi mereka,” tekannya.

Bartolomius Mirip, salah satu Tokoh Masyarakat Intan Jaya pun berharap setelah pihak DPR Papua menerima
aspirasi itu, maka DPR Papua juga dapat segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Intan Jaya terkait penolakan masyarakat terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu.

“Kami juga akan bertemu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Sekda Papua. Untuk itu, Kami minta DPR Papua memfasilitasi kami. Juga ke DPR RI, karena di sana ada juga perwakilan rakyat dari Papua. Jadi mari kita bersatu dan tidak boleh tinggal diam terhadap masalah ini,” tegas Bartolomius Mirip.

Selain itu, pihaknya juga ingin DPR Papua membentuk panitia khusus. Begitu juga MRP, Pemprov Papua, Pemkab Intan Jaya dan DPRD Intan.

Menurutnya, perlu membentuk tim guna menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang terbaik untuk masyarakat Intan Jaya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengaku jika Komisi I DPR Papua telah menerima aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak rencana ekploitasi terhadap gunung emas Blok Wabu di Intan Jaya.

“Masyarakat Intan Jaya terdiri dari mahasiswa, intelektual dan tokoh masyarakat dan perempuan datang mengantar aspirasi terkait konflik bersenjata di Intan Jaya, terakhir kami dengar ada dua balita ikut menjadi korban, yang satu meninggal dunia yang satu masih dirawat,” ujar Kadepa.

“Ya tadi aspirasi kami sudah terima atas nama DPR Papua melalui Komisi I dan hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk DPR Papua. Tetap kami akan tindaklanjuti,” timpalnya.

Dalam aspirasi itu kata Kadepa, juga ada rekomendasi – rekomendasi yang ditujukan ke Pemprov Papua dan MRP akan tetap dikoordinasikan dan menyamakan persepsi untuk meminta pemerintah pusat agar rencana ekploitasi Blok Wabu yang saat ini ramai, agar dipertimbangkan kembali dan jika bisa dicabut demi kemanusiaan sesuai aspirasi dari masyarakat Intan Jaya.

“Tapi intinya, kita mau harus samakan persepsi karena melihat krisis kemanusiaan di Intan Jaya yang saat ini korbannya lebih banyak rakyat sipil dari pada kedua kelompok bersenjata dengan kedua slogan yakni NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati,” tandas Kadepa. (Tiara).