Pasific Pos.com
Papua Barat

Tol Laut belum Beri Manfaat Signifikan karena Diduga Ada Permainan Pengusaha

Manokwari, TP – Program Tol Laut dinilai tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat Manokwari. Hal itu lantaran ada indikasi kapal Tol Laut digunakan sejumlah oknum untuk menyuplai bahan pokok di Manokwari, namun tidak menurunkan harga.

Hal itu dikatakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Nortbertus kepada Tabura Pos di kantornya, Senin (25/6).

Nortbertus mengatakan, program Tol Laut yang dilaksanakan Presiden Jokowi sangat baik supaya tidak ada disparitas harga yang tinggi antara Jawa dan Papua khususnya Papua Barat. Oleh karena itu, Presiden memberikan subsidi harga pengiriman kontainer itu setengah daripada harga biasanya. Diharapkan dengan penurunan harga tersebut, harga barang di Manokwari menjadi turun dan disparitas harga tidak tinggi lagi antara di Jawa dan di Manokwari.

Akan tetap, kata dia, pada kenyataannya program itu dalam beberapa tahun belakangan tidak ada hasil karena harga bahan pokok tetap sama. Ombudsman melihat ada indikasi beberapa oknum yang menggunakan jasa Tol Laut tidak ada itikad baik untuk menurunkan harga barang.

“Ini harus disikapi oleh Disperindag Papua Barat karena mereka yang memberikan izin kepada beberapa pengusaha untuk menggunakan jasa Tol Laut. Harusnya harga barang sudah tidak lagi seperti dulu,” tegasnya.

Dia juga mengharapkan perhatian dari pihak Pelindo dan syahbandar di pelabuhan agar tidak lagi melakukan pungutan kepada pengusaha. Sebab, kata dia, Ombudsman sudah tahu pengusaha bersedia mengeluarkan biaya berapa saja. Akibatnya, yang menanggungnya adalah pembeli dalam hal ini masyarakat.

Bagi dia, program Tol Laut belum terlalu kelihatan manfaatnya di Manokwari karena ada permainan beberapa pengusaha. Rencananya, tambah Nortbertus, Ombudsman akan melakukan kajian lagi soal itu.

“Namun pada kesempatan bertemu dengan beberapa pihak terkait kita sudah sampaikan untuk perhatikan itu,” ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi D DPR Papua Barat, John Dimara mengatakan, sejauh ini dirinya belum mendalami hal itu. Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi informasi bagi DPR untuk didiskusikan agar bisa mendalaminya. Dengan demikian, nantinya ada langkah yang bisa diambil DPR.

“Saya pikir sangat baik informasinya. Memang kalau hanya satu dua pengusaha saja yang menangani sembako, maka harganya pasti melonjak naik. Jadi saya pikir ini informasi baik, kita akan berupaya jangan sampai dimonopoli agar masyarakat juga tidak jadi korban,” katanya.

Menurutnya, DPR akan memanggil Dinas Perubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat untuk membahas masalah tersebut. Dalam waktu dekat, kata dia, akan ada rapat dengar pendapat antara komisi dengan mitra kerja, sehingga nantinya masala tersebut juga akan disampaikan. (CR44)