Pasific Pos.com
Papua Selatan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tolak Ukur Pengawasan

MERAUKE,ARAFURA,- Tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi tolak ukur dalam tatanan pengawasan dan pengendalian, kedisiplinan dan ketaatan dalam menyelesaikan tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan menjadi indikator atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apalagi undang-undang juga telah mewajibkan kepala daerah dan kepala perangkat daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hal itu dikemukakan Pjs Gubernur Papua, Sudarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta, pada pembukaan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua dan kabupaten/kota se Provinsi Papua Tahun 2018 di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (4/7).

Lebih lanjut dikatakan, hasil yang perlu dikomunikasikan dalam rapat ini adalah temuan dan rekomendasi yang berlarut-larut serta tidak ada penyelesaiannya perlu kajian lebih lanjut. Apakah temuannya tidak sesuai fakta atau instansi terkait dengan sengaja membiarkan atau kurang paham dalam melakukan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut. Jika memang melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan rekomendasi, maka instansi tersebut dianggap telah menahan pemeriksaan tidak bermanfaat untuk instansi yang diperiksa dan sumberdaya yang digunakan pemerintah menjadi tidak efektif.

“Keberhasilan pemeriksaan bukan terletak pada jumlah temuan dan rekomendasi haisl pemeriksaan, tetapi terletak pada penyelesaian tindaklanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta dampaknya bagi organisasi pemerintahan,”ungkap Gubernur.

Gubernur menegaskan, hasil pemeriksaan pejabat pengawas wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi. Pimpinan SKPD yang tidak menindaklanjuti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.