Pasific Pos.com
Headline

Tiga Tahun Nasibnya Digantung, Moker PT Freeport Desak DPR Papua Bentuk Pansus

Moker PT Freeport
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, usia melakukan pertemuan dengan Buruh Moker PT Freeport Indonesia di ruang Banggar DPR Papua, Selasa (27/7).

Jayapura, – Sudah tiga tahun nasib para buruh mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia tidak jelas dan di gantung hingga hari ini, akhirnya buruh Moker PT Freeport Indonesia pun kembali mendatangi DPR Papua, guna mendesak DPR Papua untuk dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam memperjuangkan nasib mereka yang masih terkatung-katung.

Bahkan mereka sangat berharap agar dapat dipekerjakan kembali di perusahaan tambang yang ada di Timika, Kabupaten Mimika, Papua itu.

“Kami minta kepada Ketua DPR Papua untuk membentuk Pansus untuk mengurus masalah ribuan buruh moker PT Freeport,” kata Ketua LBH Papua, Emanuel Gobay, SH yang juga Kuasa Hukum Buruh Moker PT Freeport Indonesia usai beraudiensi dengan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw di Ruang Banggar DPR Papua, Selasa (27/7).

Dalam pertemuan itu, Emanuel Gobay mengaku sempat mempertanyakan tindak lanjut dari Pansus yang pernah dibuat DPR Papua pada tahun 2018 lalu untuk menyelesaikan buruh yang mogok kerja Freeport ini.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan terkait Nota Pemeriksaan I yang belum dijalankan PT Freeport Indonesia dan tidak diawasi oleh pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua.

“Nah atas dasar itulah, kami minta DPR Papua untuk menggunakan fungsinya sebagai pengawas untuk mengawasi implementasi Nota Pemeriksaan I. Nah, permintaan ini, juga kita sampaikan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura baru-baru ini, itukan bukan kemudian menghilangkan Nota Pemeriksaan I itu. Namun, Nota Pemeriksaan I masih tetap ada dan belum dijalankan oleh PT Freeport sesuai rekomendasi yang ditujukan kepada PT Freeport,” ungkap Emanuel Gobay.

Terkait dengan itu, Emanuel Gobay meminta Ketua DPR Papua bersama jajarannya atas nama lembaga bisa mengawal PT Freeport untuk menjalankan Nota Pemeriksaan I.

Emanuel Gobay menjelaskan, bahwa dalam Nota Pemeriksaaan I itu, menyebutkan dua hal, pertama adalah diperintahkan pada PT Freeport Indonesia untuk menggugat para buruh yang melakukan mogok kerja di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kedua, sepanjang belum ada keputusan dari PHI, maka terhadap hak-hak buruh baik buruh sebagai pekerja di sana dan upahnya sebagaimana yang dijamin pada Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 wajib dijalankan.

“Jadi, sepanjang Nota Pemeriksaan I itu dikeluarkan dari bulan Desember 2019 sampai sekarang Juli 2020, itu belum dijalankan sama sekali. Dan belum ada gugatan yang diajukan PT Freeport di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terhadap buruh mogok kerja,” bebernya.

Dengan demikian, lanjut Emanuel Gobay, hal itu membuktikan bahwa Nota Pemeriksaan I itu belum dijalankan sampai saat ini.

Apalagi Emanuel Gobay yakin, jika Nota Pemeriksaan II nantinya dikeluarkan Disnaker Papua, maka akan menguatkan Nota Pemeriksaan I, karena pijakannya Nota Pemeriksaan I yang belum dijalankan Freeport.

“Jadi, kepada Disnaker Papua maupun PT Freeport, jangan berpikir karena ada putusan PTUN, terus kewajiban dia menjalankan Nota Pemeriksaan I hilang, itu tidak. Masih ada, sepanjang itu belum dilaksanakan, itu menunjukkan PT Freeport masih melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang dimiliki oleh buruh yang melakukan moker ini,” tandasnya.

Oleh karena itu, Emanuel Gobay meminta Ketua DPR Papua untuk membentuk Pansus sehingga dapat mengurus masalah buruh mogok kerja PT Freeport.

“Dari ketiga masalah yang kita minta, tadi pak ketua sudah sampaikan beberapa hal, yang pertama dia akan rapat internal dengan melibatkan kami, setelah itu kalau sudah rapat dan ada berdasarkan pertimbangan akan dibentuk pansus, maka akan dibentuk pansus,” jelas Emanuel Gobay.

Namun, ungkap Emanuel Gobay, pada prinsipnya dari tiga point yang disampaikan, itu sudah dijawab. Bahkan, pihaknya juga menyampaikan data – data kepada Ketua DPR Papua, mulai dari kronologis dari perjuangan buruh moker PT Freeport, surat diterbitkan Disnaker Papua terkait mogok kerja itu sah, kemudian memerintahkan PT Freeport menerima para buruh itu.
Data surat penegasan dari Gubernur Papua yang menyatakan juga mogok kerja itu sah dan memerintahkan PT Freeport untuk memperkerjakan kembali.

Selain itu, surat tugas yang diterbitkan Disnaker Papua kepada dua petugas pengawas di Timika yang selanjutnya mereka melakukan pengawasan.

“Kita berikan surat nota pemeriksaan I yang diterbitkan oleh dua petugas pengawas Disnaker Papua. Selain itu kita juga beri data sekitar 60 orang lebih buruh moker Freeport yang meninggal dunia selama perjuangan mereka selama tiga tahun ini. Ke depan kita akan beri data anak-anak mereka yang putus sekolah, keluarga terancam cerai dan lainnya karena alasan finansial,” ujarnya.

Sebab, tandas Emanuel Gobay, hal itu semua menunjukkan dampak pasca Freeport melakukan kebijakan furelock. Padahal, furelock ini tidak ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

“Itu kan kebijakan penyelundupan hukum yang dilakukan Freeport. Itu kebijakan ketenagakerjaan Amerika yang ‘diselundupkan’ masuk ke dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia,” ketusnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengakui, jika beberapa hal yang menurut para buruh moker PT Freeport itu tidak puas, dimana yang seharusnya Disnaker Provinsi Papua mewakili pemerintah menjaga hak-hak tenaga kerja, tapi dalam prakteknya masih banyak terkesan bahwa pihak Disnaker lebih banyak memihak pada perusahaan.

“Saya pikir ini aspirasi yang baik, yang harus kita terima dan kita sepakati bahwa akan kita tindaklanjuti. Saya berharap nanti lewat komisi terkait, yang bicara tentang hukum dan ketenagakerjaan akan kami undang kembali LBH Papua berdiskusi dengan komisi terkait, lalu kita akan mengundang Disnaker dan pihak terkait lainnya. Mungkin itu langkah-langkah yang akan kita lakukan,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw.

Apalagi kata Jhony Banua Rouw, pemerintah punya tugas utama adalah melindungi rakyat, dalam hal ini tenaga kerja, jika mereka di PHK bukan hanya seorang pekerja saja terdampak, tapi itu berdampak kepada anak dan istri serta keluarga mereka.

“Jadi kalau memang diputuskan, ya diputuskan segera. Supaya nasib mereka jelas, bahwa ini sudah berhenti dan ini pesangonnya, sehingga mereka pun bisa bekerja ditempat yang lain, dan tidak digantung seperti sekarang ini. Ya kalau digantung semua tidak bisa jalan. Jadi, harus ada keputusan yang tegas saja, kalau memang ini PHK, mana pesangonnya, adil atau tidak? Itu ada aturannya. Lebih baik begitu supaya tuntas, tapi tidak terus iya dan tidak atau menggantung,” tandas Politisi Partai NasDem yang akrab disapa JBR.

Apalagi, sambung Jhony Banua, jika buruh moker itu bekerja ditempat lain, maka dianggap bahwa mengundurkan diri. Padahal, menurut buruh tadi, mereka belum dapat pekerjaan dimana-mana, mereka masih menunggu.

“Dan, harusnya mereka menunggu ini, dengan Nota Pemeriksaan I yang dikeluarkan Disnaker bahwa selama mereka menunggu belum ada keputusan, maka mereka harus tetap menerima haknya. Ini harus tegas dan diambil tindakan agar tidak menggantung, kan kasihan mereka punya keluarga,” tekannya.

Artikel Terkait

Gubernur Enembe : Terima Kasih URI dan PT Freeport Indonesia

Bams

Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masalah Utama Papua

Tiara

PT Freeport Indonesia Berikan Bantuan Bama 6 Ton Bagi Korban Banjir

Pieter

Tingkatkan Kebersamaan, Sekwan dan Anggota DPR Papua Beri Bantuan Hewan Qurban

Tiara

Reses di Keerom, Yunus Wonda Beri Bantuan Kepada Warga Jemaat Gidi El-Bethel Arso

Tiara

Yunus Wonda : Tidak Ada Regulasi Yang Mengharuskan Bupati atau Wabup OAP

Tiara

Reses di Dua Kampung, Yunus Wonda Serap Aspirasi

Tiara

Yunus Wonda : DPRP dan MRP Hanya Sebagai Fasilitator, Bukan Pengambil Keputusan

Tiara

LKPJ Gubernur 2019, Resmi Diserahkan Kepada DPR Papua

Bams