Pasific Pos.com
Papua Tengah

Tidak Mudah, Validasi Data Kelurga Sejahtera di Daerah

NABIRE – Tidak mudah untuk melaksanakan validas/verifikasi data keluarga sejahtera sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kementerian Sosial (Kemensos) lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Karena, ibarat membongkar ulang data keluarga tak mampu yang dikategorikan sebagai keluarga harapan oleh Kemensos.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Zakeus Petege di ruang kerjanya, Rabu (28/2) mengatakan data keluarga miskin, Kemensos menyebutnya sebagai keluarga harapan dipakai berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS tersebut, Kemensos meminta pemerintah di daerah masing-masing untuk melakukan verifikasi ulang atas data tersebut.

Zakeus menambahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk terdapatnya nama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri. Oleh karena itu, ketika melaksanakan verifikasi, salah satunya untuk mengecek keabsahan data keluauga.
Menurut Sekretaris Dinsos, kesalahan penulisan satu huruf saja di nama keluarga, untuk mencocokannya susah. Apalagi harus menjangkau seluruh distrik di daerah ini.

Kesulitan lain yang dihadapi Dinas Sosial dalam memverifikasi keluarga harapan untuk mengejar penambahan warga Kabupaten Nabire sebagai penerima manfaat dari pemerintah melalui Kemensos adalah masalah dana. Karena, dananya minim.

Kendati demikian, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Ishak usai Peluncuran Penyaluran Bantuan Sosial melalui Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se Provinsi Papua yang dilaksanakan secara simbolis di Nabire, kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan pihaknya terus akan berjuang untuk menambah jumlah keluarga penerima manfaat di daerah ini.

Ishak menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Nabire tidak menentukan siapa yang berhak sebagai keluarga penerima manfaat. Untuk menentukan keluarga penerima manfaat sepenuhnya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).(ans)