Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Thomas Sondegau : Petahana Tidak Meninggalkan Kesan Buruk

” Jangan Berandai-Andai, Laporan LKPJ Bisa Dilakukan Oleh Carateker”

Jayapura, – Ketua Pansus Pilgub DPR Papua, Thomas Sondegau, menegaskan, meskipun Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 9 April 2018 memdatang. Namun bukan berarti, kedua petahana ini akan meninggalkan kesan yang tidak baik, apalagi dibilang tidak terhormat, seperti yang ditudingkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol disalah satu media lokal.

Terkait dengan LKPJ jelas Thomas Sondegau, pasangan petahana ini memang tidak bisa memberikan laporan LKPJ, lantaran benturan dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, karena pak Lukas Enembe dan juga pak Klemen Tinal atau disingkat Lukmen, juga ikut bertarung dalam Pilgub 2018 dengan rivalnya JWW – HMS atau Josua.

“Memang LKPJ harus dilakukan, tapi itu tidak berpengaruh pada pengunduran gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Apalagi LKPJ itu kan bisa dilakulan oleh carateker gubernur. Ini yang harus kita lihat, karena ini bukan kegiatan-kegiatan yang hanya bisa pertanggungjawabkan oleh gubernur petahana. Jadi, LKPJ, itu juga bisa dilakukan oleh Penjabat sementara dengan dibantu oleh para SKPD,” kata Thomas Sondegau ketika ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Selasa (27/2/18).

Lanjut dikatakan Thomas, Lukmen memang harus menanggalkan jabatannya, padahal LKPJ itu seharusnya mereka sampaikan lewat paripurna. Akan tetapi karena aturan dan jadwal KPU, yang sudah ditetapkan, sehingga Lukmen tidak bisa lagi untuk melaporkannya. Namun itu bisa dilakukan oleh Penjabat gubernur sementara.

“Jadi kita tidak usah persoalkan masalah ini, seharusnya punya pikiran yang postif. Tidak boleh punya pikiran yang negatif, sehingga terlintas dalam pikirannya, bahwa kenapa gubernur belum pertanggungjawabkan LKPJ dan kenapa berhenti secara tidak terhormat. Jadi mari berpikir cerdas dan buang jauh-jauh pikiran jelek terhadap seseorang sebelum diketahui kebenarannya, ” ketusnya.

Namun, legislator Papua ini mengakui, jika pihaknya selama ini terlalu sibuk, ditambah dengan kesibukan para anggota dewan yang begitu padat sehingga DPR tidak sempat menyurati eksekutif.

“Jadi kita tidak usah membuat sesuatu yang berandai andai di sini, karena semua itu sudah disiapkan tapi karena jadwal KPU sudah penuh untuk pencabutan nomor urut sehingga tidak sempat untuk diparipurnakan. Kan, masa jabatan petahana berakhir pada 9 April, 2018, itu artinya masih bisa, ” jelasnya.

Thomas Sondegau menilai, kalau sebagian temannnya di dewan keliru dan belum pahami akan hal itu.

“Justru ini kita harus menjaga, karena ini masuk masa masa politik, siapa saja boleh berbicara, tapi jangan menjatuhkan kandidat pasangan calon lainnya. Apalagi ini menyangkut pemerintahan, jadi kita tidak bisa main main dan berandai andai versi satu dengan versi lainnya, ” tandasnya.

Untuk itu, tandas Thomas, yang namanya aturan tetap aturan dan pasti LKPJ tetap akan dilakukan, oleh Penjabat gubernur.

“Jadi di sini saya katakan, kalau mereka mereka ini tidak mengerti. Petahana keluar baik baik bukan secara tidak terhormat seperti yang ada dalam berita itu dan keduanya berhenti karena aturan sehingga beliau bergeser., ” ujar Thomas Sondegau.

Untuk itu, Thomas Sondegau meminta agar jangan sangkut pautkan masalah ini ke hal hal yang menyudutkan. Apalagi sampai dikaitkan ke ranah politik.

“Jadi menyangkut pemerintahan ya pemerintahan, politik ya politik. Jangan campur adukkan sehingga memperkeruh suasana. Tapi sebaiknya mari kita sama sama menjaga keamanan dalam pilkada damai ini sehingga tidak menjatuhkan satu dengan yang lainnya, dan tidak terjadi konflik di masyarakat, “

Thomas menambahkan, sebagai intelek, harus lebih jeli melihat ini. Dan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga betul betul Pilgub tanggal 27 Juni nanti, bisa terlaksana dengan baik, lancar dan aman.

“Untuk itu, jangan mempolitisir keadaan sehingga dapat menciptakan konflik yang tidak kita inginkan bersama. Harus bermain secara dewasa dan jangan menjatuhkan satu sama lain. Jadi kita yang ada dalam lembaga DPR ini harus saling menjaga, karena yang maju ini adalah anak-anak daerah yang terbaik pungkasya. (TIARA)