Tertibkan Distribusi Minyak Tanah, Disperindagkop Segera Evaluasi
MERAUKE-Kepala Disperindagkop Kabupaten Merauke, Eric Y.B. Rumlus menegaskan bahwa pendistribusian minyak tanah akan dievaluasi dengan bertemu seluruh agen yang ada di Kabupaten Merauke. Jumlahnya sebanyak 7 agen dan akan dilakukan evaluasi terkait beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Di antaranya letak pangkalan yang saling berdekatan dalam satu wilayah sehingga perlu diatur dengan baik. Solusinya adalah dengan mengalihkan ke wilayah lain sehingga tidak terjadi penumpukan. “Dinas bekerja sama dengan pihak kelurahan dan sejak tahun 2023 kita sudah melibatkan kelurahan untuk melakukan pemantauan distribusi minyak tanah.
Dengan demikian jika ada yang ingin membuka pangkalan maka harus mendapat rekomendasi dari kelurahan, ” terang Eric kepada Pasific Pos di ruang kerjanya belum lama ini. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penataan harus segera dilakukan karena minyak tanah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sangat disayangkan jika ada wilayah yang terdapat banyak pangkalan namun di wilayah lain justru minim bahkan tidak ada sama sekali. Tentu akan menyebabkan kesulitan di tengah-tengah masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu penggunaan Kartu Keluarga (KK) juga masih diberlakukan agar proses pembelian berlangsung lebih tertib.
Diakui pemberlakuan KK terjadi pada tahun 2023 lalu karena ada complain dari masyarakat yang tidak mendapatkan minyak tanah. Parahnya lagi, mereka adalah warga dimana pangkalan tersebut beroperasi sedangkan warga di luar wilayah justru bisa mendapatkan minyak tanah.
Oleh karena itu dengan menunjukkan KK kepada pihak pangkalan maka dapat menekan angka kebocoran. Termasuk penertiban terhadap aktivitas penjualan di luar pangkalan dengan harga yang lebih mahal. “Ini jelas tidak boleh dan akan kita sita. Sebab harga yang dijual harus sesuai ketetapan pemerintah, ” pungkasnya. (iis)