MERAUKE,ARAFURA,-Anggota MRP Wilayah Adat Anim Ha, Amatus Ndatipits, BA mengemukakan, kunjungan kerja Pokja Adat ke Kabupaten Merauke bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat adat, penguatan kapasitas kelembagaan adat dan permasalahan adat yang dihadapi. Dalam hal ini MRP berfungsi untuk mempertimbangkan dan menyetujui Raperdasus mengenai masyarakat adat. Memang sempat mengalami penundaan karena pihaknya belum menjaring ke lapangan yakni ke 5 wilayah adat yang mempunyai kedaulatan.
“Jadi kita menjaring aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pola pikir, pola tindak dan pola pengelolaan tentang masyarakat adat yang meliputi 6 suku besar,”terangnya kepada wartawan di Hotel Megaria kemarin.
Ia menjelaskan bahwa pada pertemuan di Hotel Megaria kemarin peserta yang hadir sudah mewakili 6 suku besar tersebut termasuk dengan rumpun-rumpunnya guna memberikan masukan tentang pokok-pokok pikiran Raperdasus.
Dalam kesempatan itu hadir pula sesepuh adat dan tokoh besar pantai selatan yakni Johanis Gluba Gebze yang telah memberi masukan berharga dan mampu membuat pihaknya tergugah untuk mencari poin-poin yang dapat melengkapi dasar-dasar pemikiran sampai pada hal-hal teknis pengelolaan nilai-nilai adat budaya di wilayah adat masing-masing. Ia berharap melalui pertemuan kali ini akan mendapatkan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di akar rumput yang meliputi 4 kabupaten di kawasan selatan.
Sementara itu Wakil Ketua Pokja Adat, Albert Moyuen menambahkan bahwa perlu penyelamatan kearifan lokal dan simbol-simbol yang menggambarkan identitas diri, baik orang asli Papua secara umum dan kekhususan masing-masing wilayah adat. Oleh sebab itu tema yang diusung pada pertemuan kemarin adalah “Penyelamatan tanah dan manusia asli Papua”. Pihaknya berharap wilayah selatan benar-benar dapat memberikan rekomendasi terkait dengan proses diterbitkannya Perdasus tentang perlindungan masyarakat adat.