Pasific Pos.com
Papua Selatan

Terkait Penertiban Penggalian Pasir, Satpol PP Butuh Dasar Hukum

MERAUKE,ARAFURA,- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merauke, Elias Refra, mengakui hingga saat ini pihaknya tidak bisa mengambil tindakan terkait dnegan kegiatan penggalian pasir illegal yang terjadi di wilayah Merauke. Kondisi ini terjadi, karena perijinan galian golongan C sementara ditarik ke provinsi.

“Kalau itu ditertibkan, harus ada surat dari Bupati supaya kita bisa ambil tindakan. Biar ada dasar hukumnya,”ungkapnya baru-baru ini di Halaman Gor Head Sai terkait masih adanya kegiatan pasir secara ilegal.

Lebih lanjut dikatakan, karena ijinnya ditarik ke provinsi maka di kabupaten tidak memiliki kewenangan. Kecuali, jika dari provinsi sudah ada perwakilannya di Kabupaten Merauke maka bisa dilakukan koordinasi untuk bersama-sama melakukan tindakan.

“Kita perlu surat keputusan Bupati sebagai dasar hukum, sebagai dasar saya tindak. Karena Satpol PP melaksanakan sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang ketertiban umum,”terangnya.

Menurutnya, jika memang ini menjadi keluhan masyarakat maka pihaknya akan menindak, tetapi dasarnya Perda ketertiban umum. Tetapi, kalau memang didesak maka perlu surat keputusan Bupati sebagai dasar hukmnya.

“Ini aturan dari atas, jadi kita menunggu dan menanti. Saya ambil tindakan sesuai yang ada di Perda, kalau memang (truk pasir) tidak pakai terpal saya bisa tindak. Karena itu menyangkut ketertiban umum. Tetapi kalau tidak mau pakai dasar hukum apa?,”ujarnya.

Seentara itu, terkait peraturan bupati juga perlu kerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga ketika Satpol PP ‘menaikan’ persoalan ini maka pihaknya bisa dilindungi. “Jadi, tidak mungkin mengambil langkah tanpa adanya dasar hukum,”tukasnya.