Pasific Pos.com
Headline

Terkait Ijazah Salah Satu Paslon, Kuasa Hukum LUKMEN Gugat KPU Papua

JAYAPURA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Kuasa Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen).

KPU dilaporkan oleh Kuasa Hukum pasangan Lukmen ke kantor Bawaslu Papua, karena keberatan atas diloloskannya pasangan lainnya.

Padahal, berdasarkan dokumen yang seharusnya, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) “Kami melihat KPU tidak jeli dalam melakukan verifikasi, tidak secara detail, cermat dalam mendapatkan kebenaran,” ungkap Ketua Tim Kuasa hukum Lukmen Yance Salambauw.

Dikatakannya, dilihat dari berbagai aspek. Mengapa kita gugat ke bawaslu? Sebab, kata Yance, KPU belum terbuka dalam melakukan verifikasi, harus secara jelas tentang syarat calon sebagaimana diatur dalam undang undang Pilkada. Dimana dalam persayaratan calon itu, yang juga diverifikasi adalah ijazah. “Ini KPU harus verifikasi secara baik,” tegasnya.

Terkait ijazah salah satu calon Gubernur, menurut Yance, pihaknya menemukan ada kejanggalan. Sehingga patut disampaikan untuk kemudian di verifikasi.

“Soal ini lebih jelasnya! nanti koordinasi ke bawaslu. Karena ini juga berkenan dengan hal-hal yang perlu dilengkapi secara detail (bukti bukti-red),” tukasnya.

Lanjut diakui Yance, pihaknya memang telah mengantongi bukti bukti dokumen soal ijazah dan juga sudah dilampirkan dalam berkas laporan ke Bawaslu.

“Jadi hari ini Bawaslu secara formal telah menerima, dan sudah melakukan registrasi. Selanjutnya bawaslu akan melakukan kajian terkait laporan kami. Tentunya kita ajukan upaya hukum. Sebab pastinya hasilnya memiliki nilai yang bisa mempengaruhi suatu keputusan nantinya,” kata Yance.

Sementara itu pihak Bawaslu justru tidak ada satupun komisioner yang ada di tempat. “Maaf semua komisioner sedang ada kegiatan diluar,” ujar salah seorang staf Bawaslu.

Di tempat terpisah, salah satu Anggota Bawaslu, Anugrah Patta ketika di komfirmasi Pasific Pos, mengaku, belum mengetahui secara detail karena tidak sempat melihat surat laporan tersebut lantaran harus menghadiri undangan pertemuan di DPR Papua, terkait dengan pembahasan cuti kampanye bagi para anggota dewan tersebut.

“Saya belum tahu secara detailnya, tapi setahu saya mereka mengajukan permohonan sengketa, namun saya juga belum tahu isinya seperti apa, ” jelasnya.

Namun kata pihaknya, untuk mendapat informasi dari staf, mereka mengajukan tentang permohonan sengketa.

“Apakah sudah diterima atau tidak, itu juga saya belum tahu karena mekanisme sengketa itu kan pada saat orang datang melaporkan tidak langsung diterima tapi harus diperiksa dulu kelengkapannya. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum, jelasnya.

Anugrah menambahkan, appabila tidak memenuhi syarat atau belum lengkap, maka diberikan waktu tiga hari lagi untuk melengkapi.

“Tapi intinya mereka keberatan dengan penetapan calon kemarin, ” tutup Anugerah. (TIARA)