Pasific Pos.com
Papua Selatan

Terkait Edukasi Bagi Masyarakat, Eduard : Kami Siap Dukung

MERAUKE,ARAFURA,-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Eduard A.Dimo mengemukakan bahwa pihaknya siap mendukung jika berkaitan dengan pemberian edukasi kepada masyarakat karena selain penting hal tersebut juga sudah menjadi tugas dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan hingga ke tingkat bawah di kabupaten. Apalagi sudah menerapkan sistim terbuka sehingga masyarakat harus tahu dan memahami ini karena tidak ada hal yang perlu disembunyikan. Memang diakui bahwa saat ini di Kantor Pertanahan belum tersedia SPOK terkait informasi khusus sehubungan dengan hal-hal penting yang perlu diinformasikan kepada masyarakat.

Antara lain yang berhubungan dengan jangka waktu pengurusan sertifikat dan besar dana yang dibutuhkan. Biaya yang harus dikeluarkanpun tergolong murah. Misalnya untuk balik nama hanya 50.000, yang penting dapat menunjukkan nota pembayaran dari bank mitra yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan maka Kasi Hubungan Hukum sudah dapat menerbitkan sertifikat. “Pada dasarnya kita siap mendukung jika memang terkait dengan edukasi kepada masyarakat,”terang Eduard kepada ARAFURA News di ruang kerjanya, Jumat (22/6).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa salah satu upaya edukasi yang tengah dilakukan adalah fokus pada penyuluhan sehubungan dengan program nasional Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang tengah gencar dikumandangkan oleh presiden. Seperti yang diketahui, untuk tahun 2017 lalu Kabupaten Merauke mendapatkan kuota sebanyak 10.000 namun target tersebut belum dapat tercapai. Pasalnya, jangka waktu yang tersedia sangat sempit hanya 3 bulan terhitung mulai Oktober, November dan Desember. Akibatnya jumlah yang dicapai hanya mampu di angka 4.200 saja.

Oleh sebab itu memasuki tahun 2018 ini pihaknya akan berupaya untuk memaksimalkan pencapaian di Kabupaten Merauke sehingga kuota yang ada benar-benar terpenuhi. Nampaknya hasil positif mulai terlihat karena dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan sudah memperoleh jumlah yang cukup signifikan. Jadi yang terpenting, bagaimana pihaknya bisa pro aktif dalam mengedukasi masyarakat. Kalau untuk PTSL Papua bisa maka Merauke juga harus bisa. Terlebih sepanjang mata memandang, wilayah Merauke ini sama sekali tidak ada gunung sehingga dengan penetapan jumlah 10.000 menurutnya bisa tercapai dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan saja. Bahkan untuk PTSL di Merauke diharapkan bisa memperoleh angka hingga 100.000 sumber hak sehingga masyarakat Merauke dapat memiliki tanahnya secara resmi.