Pasific Pos.com
Papua Barat

Tanah Papua Darurat Kekerasaan Perempuan & Anak

Manokwari, TP – Advokad Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Papua Barat, Peninia M. Noriwari, SH mengungkapkan, hari ini Tanah Papua pada umumnya dan lebih khusus di Papua Barat darurat kekerasaan terhadap kaum perempuan dan anak.

Pasalnya, kata Noriwari, banyak kasus-kasus kekerasaan yang dihadapi kaum perempuan dan anak di Tanah Papua, baik perbuatan diskriminasi, kekerasaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

“Sesuai catatan saya, banyak kasus kekerasaan, pemberkosaan bahkan pembunuhan diantaranya, kasus pembunuhan terhadap Frelly Dian Sari (26 tahun) dan kedua anaknya Diva (8 tahun), dan Dika (3 tahun) di kampung Wesiri Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintun 25 Agustus 2015 lalu.

Kemudian, ada wanita paruh baya yang diduga korban tabrak lari yang ditemukan di dalam parit tepatnya di Jl. Cenderawasih depan SMK Kesehatan Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimiki, Kamis (3/8) lalu.

Bukan itu saja, terjadi juga pembunuhan Irma Iryani Towansiba (24 tahun) di depan pintu masuk sekolah tinggi penyuluh Pertanian (STPP), Manokwari Sabtu (13/1) lalu.

Bahkan, baru-baru ini kita di Papua Barat lebih khusus Manokwari dikejutkan dengan tindakan pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap anak M. Salsabilla (11 tahun) di Swapen Perkebunan, (1/3) lalu,” kata Noriwari kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Kamis (8/3).

Dikatakanya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Saya menilai kedua Undang-undang ini belum mampu melindungi kaum perempuan dan anak di atas Tanah Papua, maka bagi saya hari ini Tanah Papua sebagai daerah darurat kekerasaan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, selaku pengacara perempuan asli Papua melalui momentum Hari Perempuan Internasional (Internasional Women’s Day) tepatnya 8 Maret 1907 – 8 Maret 2018 ke-111 tahun, dirinya menyeruhkan kepada seluruh perempuan di seluruh Tanah Papua untuk bersatu melawan penindasan, kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di atas tanah ini.

“Kami sebagai perempuan Papua dan perempuan pada umumnya adalah perempuan yang kuat, perempuan yang hebat, dan kami harus mampu melindungi anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa ini,” ajak Noriwari.

Disunggung terkait UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tanggal dan perlindungan terhadap anak, ia mengatakan, walaupun ada UU tersebut tetapi belum ada efek jera bagi para pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Menapa, jelas dia, karena para pelaku diberikan hukuman yang ringan sehingga tidak ada efek jera yang menimbulkan perbuatan-perbuatan itu terjadi berulang-ulang kali.

Melalui momentum ini juga, dirinya berharap, DPR Papua Barat dapat segera melahirkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan dapat diberlakukan secara utuh tampa membeda-bedakan pelaku.

“Kami sebagai pengacara mendukung komitmen Bapemperda DPR Papua Barat yang telah tergerak untuk mendorong Raperdasus tentang perlindungan perempuan dan anak.

Kami harap raperdasus ini segera di selesaikan dan diberlakukan di Papua Barat, sehingga tidak ada lagi tangisan-tangisan dari seorang perempuan maupun anaknya,” harapnya.

Diakhir pernyataannya seraya dirinya menyeruhkan agar pemerintah pusat maupun daerah dapat memperhatikan dan memberdayakan perempuan Papua di segala bidang.

“Saya pikir saat ini tidak ada perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, maka perlu adanya perhatian dan perempuan harus diberikan ruang untuk berekspresi di berbagai bidang apapun dalam rangka pembangunan tanah Papua lebih khusus Papua Barat kedepan,” tandas Noriwari. [FSM]