Pasific Pos.com
Papua Barat

Tahun Lalu Ombudsman Terima 206 Laporan, Tahun Ini Baru 28 Laporan

Manokwari, TP – Tahun lalu merupakan tahun di mana Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat menerima banyak laporan terkait pelayanan publik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun lalu Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat menerima sebanyak 206 laporan, sedangkan tahun sebelumnya 140 lebih laporan. Sementara tahun ini, hingga triwulan I Ombudsman baru menerima 28 laporan.

Kepada Tabura Pos di kantornya, Senin (25/6), Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Nortbertus menuturkan, tahun lalu Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat menerima 206 laporan terkait pelayanan publik di Papua Barat. Jumlah itu merupakan yang tertinggi karena sebelumnya laporan yang diterima Ombudsman hanya 140-an laporan. Bahkan pada tahun pertama hanya terima 35 laporan.

Untuk tahun ini, kata dia, pada triwulan I pihaknya menerima 28 laporan. Dari jumlah itu, 25 laporan disampaikan langsung dengan mendatangi kantor Ombudsman, dua laporan melalui telepon, dan satu laporan lainnya disampaikan melalui surat.

“28 laporan itu disampaikan oleh perorangan atau korban langsung,” katanya. Ke 28 laporan itu, menurut dia, kebanyakan dari masyarakat Kabupaten Manokwari dengan 17 laporan. Sisanya adalah dua laporan dari Kota Sorong, dua laporan dari Kabupaten Teluk Bintuni, empat laporan dari Kabupaten Teluk Wondama serta Kabupaten Kaimana dan Fak Fak. Masing-masing dengan satu laporan,” sebutnya.

Demikian pula dengan instansi terlapor, yakni terbanyak di Kabupaten Manokwari dengan 26 instansi, serta instansi di Kaimana dan Maybrat masing-masing satu laporan.

Umumnya, lanjut Nortbertus, lembaga yang dilaporkan adalah pemerintah daerah yakni 19 laporan lembaga pendidikan negeri dan kepolisian masing-masing tiga laporan, serta lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional, dan BUMN/BUMD masing-masing satu laporan.

Mengenai substansi laporan, kata dia, terbanyak adalah penyimpangan prosedur yakni 15 laporan, penundaan berlarut delapan laporan, tidak memberikan pelayanan sebanyak dua laporan. Substansi laporan lain yakni tidak kompeten dan tidak patut masing-masing satu laporan.

Terhadap laporan-laporan tersebut, tambah Nortbertus, telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Di antaranya 12 laporan sudah diklarifikasi, tiga kasus melengkapi datanya, tindak lanjut sebanyak delapan laporan dan yang telah diselesaikan sebanyak lima laporan.

Selain itu, instansi terlapor pun sudah memberikan tanggapan terhadap laporan masyarakat. Dari 28 laporan itu, tiga laporan telah ditindaklanjuti oleh instansi terlapor, 15 laporan sudah mendapatkan penjelasan, respons lima laporan dan lima laporan lainnya sesuai pelapor sudah diselesaikan.

Nortbertus menambahkan, masih rendahnya laporan terkait pelayanan publik ke Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah syarat formil.

“Dengan sistem yang baru, orang enggan melapor karena ada syarat formilnya. Kalau dulu, ketika baca koran, wah ini terkait pelayanan publik ini, kita jadikan inisiatif Ombudsman sebagai laporan. Sekarang tidak bisa. Harus ada pelapornya,” tukasnya. [CR44-R3]