Pasific Pos.com
Headline

Surat Suara Dibakar Usai Perhitungan Perolehan Suara

Timika, Ratusan surat suara dibakar di TPS 31 depan toko emas Cantik Gorong gorong kelurahan Koperapoka, distrik Mimika Baru kabupaten Mimika.

Ketua KPPS Rosdiane Hehataya mengatakan , pembakaran kertas surat suara lantaran adanya sekelompok warga dari wilayah lain yang datang ke TPS untuk memilih dan hanya menggunakan KTP. Sedangkan peraturan sebenarnya warga tersebut harus membawa undangan untuk mendapatkan hak pilihnya.

“Ada warga dari wilayah lain datang dan ngotot untuk mencoblos, maka atas kesepakatan saksi sisa surat suara dibakar atau dimusnahkan,” ujar Rosdiane.

Salah satu saksi di TPS 31 mengatakan, telah terjadi perdebatan soal syarat untuk ikut memilih. Saksi menyampaikan bisa dengan hanya menunjukkan KTP untuk memilih namun ada juga saksi yang menyampaikan harus menunjukkan surat undangan, sehingga dari dua pendapat itu tidak ditemukan kesepakatan dan akhirnya TPS diputuskan untuk ditutup dan surat suara disepakati untuk dimusnahkan dengan cara dibakar.

Sementara itu ketua KPPS Petrus menyatakan bahwa itu hasil kesepakatan. “Kami sepakat dengan para saksi untuk dimusnahkan dengan cara dibakar, surat suara yang kami gunakan hanya 29 surat suara saja,” ujar Petrus.

Lebih lanjut dijelaskannya, jumlah kertas suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika sebanyak 505 kertas suara dan hanya digunakan sebanyak 29 kertas suara, sedangkan sisanya sebanyak 476 kertas suara akhirnya dibakar.

Begitu juga kertas suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang jumlahnya sebanyak 512 dan hanya digunakan sebanyak 29, sisanya sebanyak 483.

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata yang tiba di lokasi sangat menyayangkan adanya tindakan pemusnahan surat suara yang terjadi di TPS 31.

“Ini akan menjadi catatan Bawaslu untuk ditindaklanjuti, dimana akan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS tersebut,” ujar Anugrah Pata.

Lebih lanjut dijelaskannha, pemusnahan terhadap dokumen negara tidak boleh dilakukan, apalagi akibat dokumen negara tersebut dibakar menyebabkan ratusan warga tidak bisa menentukan hak pilihnya.

“Akan saya sampaikan ke ketua soal ini, karena kebetulan ketua lagi di Timika, biar nanti ditindaklanjuti. Kalau pidana ini sudah masuk unsur pidana termasuk juga memusnahkan dokumen negara,” ujarnya.