Pasific Pos.com
Papua Barat

Sudah Dua Tahun Pegaf tak Sampaikan LAKIP

Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) merupakan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang sudah dua tahun berturut-turut tidak pernah melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, Sekda Kabupaten Pegaf harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Demikian ditegaskan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan ketika membuka Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Kabupaten/Kota se-Papua Barat Tahun 2018 di Valdos Hotel, Manokwari, Kamis (5/7).

Menurut Mandacan, dari hasil evaluasi Sakib tahun 2017 dan sesuai surat MenPAN-RB tertanggal 6 Februari 2018, di Provinsi Papua Barat masih terdapat satu kabupaten yang tidak pernah menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).

Oleh karena itu, jika tidak ada kepala daerahnya yang menghadiri kegiatan tersebut, maka mereka tidak paham tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga sudah dua tahun tidak pernah disampaikan atau dilaporkan ke gubernur dan ke MenPAN-RB.

“Kepada Sekda Kabupaten Pegaf atau pejabat yang mewakili agar segera berkoordinasi dengan KemenPAN-RB melalui Pemprov Papua Barat,” sebutnya.

Dia mengemukakan, melalui PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terhitung 1 Januari 2019 enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, baik di provinsi maupun kabupaten/kota secara tertib melaporkan pelaksanaan standar pelayanan minimal.

“Saya minta keseriusan dari biro atau bagian organisasi di daerah masing-masing untuk memfasilitasi penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dimaksud dan melaporkannya secara berjenjang dan berkala tepat pada waktunya,” tandasnya.

Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Diah Natalisa mengatakan, keluhan terkait pelayanan publik masih ada, tetapi sudah terus dibenahi. KemenPAN-RB,  kata dia, menginginkan agar ketika masyarakat datang ke tempat pelayanan publik milik pemerintah, untuk mendapatkan pelayanan seperti di perbankan maupun instansi swasta lainya.

“Oleh karena itu, ini akan terus dilakukan pembenahan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, KemenPAN-RB memiliki satu program prioritas terkait dengan pelayanan publik yakni inovasi pelayanan publik. Saat ini pun, KemenPAN-RB mendorong penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik bebasis elektronik.

Selain itu, KemanPAN-RB memadukan layanan publik dalam satu lokasi yang dikenal dengan mall layanan publik. “Ini akan terus dilakukan. Saat ini sudah ada tujuh mall layanan publik di seluruh Indonesia,” sebutnya.

Dia menambahkan bahwa inovasi pelayanan publik diperlukan karena inovasi merupakan napas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat lebih baik, maka kerja sama pembangunan semakin luas.

Inovasi, tambahnya, bisa berupa terobosan baru atau bisa mengadaptasi atau memodifikasi inovasi yang bisa memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan inovasi yang baik tetap ada dan terus berlanjut.

“Itu tugas kita bersama melembagakannya. Inovasi harus menjadi bagian dari tugas dan budaya kita,” tukasnya. [CR44-[R3