Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Strategi Pemerintah Kota Jayapura Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2018

 

 

JAYAPURA – Guna mengoptimalisasi PAD dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk pembangunan, Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi pendapatan asli daerah 2018 di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (12/7/18).

Hadir dalam kegiatan ini notaris, DPRD Kota Jayapura, pimpinan Bank Papua, pimpinan PLN Papua, pimpinan PDAM, dan pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura, Banhur Tomi Mano mengatakan Kota Jayapura tidak mempunyai sumber daya alam seperti tambang dan produksi kayu, tapi PAD dari sektor jasa dan perdagangan.

“Saya memperbaiki sistem yang ada di Bapenda, dengan mengubah mindset dan menata kantor serta memperpendek birokrasi pelayanan perizinan,” kata Banhur.

Kata Benhur, setiap tahun trend peningkatan PAD Kota Jayapura terus naik, dari Rp20 miliar menjadi sekarang sudah Rp186 miliar lebih dan APBD sudah Rp1,3 triliun di 2018.

“Hukum harus ditegakkan. Peningkatan PAD dari 2013-2017 dalam lima tahun rata-rata 23,19 persen, diatas rata-rata nasional 9-12 persen,” kata Banhur.

Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby K. Awi mengatakan realisasi PAD hingga Juli 2018 baru mencapai 53,44 persen atau Rp99.668.713.

“Kontribusi terbesar PAD 2018, yaitu dari sektor pajak 54,34 persen. Retribusi 42,85 peresen, lain-lain PAD yang sah 32,85 persen,” kata Robby.

Untuk bisa mencapai target PAD 2018 sebesar Rp186 miliar, kata Robby, kata Robby, terus melakukan sosialisasi.

“Kami juga mengevaluasi perarutan daerah, intensifikasi pengelolaan PAD, memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukam kerjasama,” kata Robby.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 2018, kata Robby, ada tujuh yaitu pajak reklame 3.413 wajib pajak atau PAD Rp6.377.114.625, pajak restoran ada 470 WP atau PAD Rp20.422.522.824.

Selain itu, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PAD ada 15.125.849
036, Pajak BPHTB PAD ada Rp10.828.984.350.

Pajak hotel ada 67 hotel PAD ada 10.521.619.216, pajak penerangan jalan umum PAD ada Rp9.482.883.011, pajak hiburan ada 101 WP dengan PAD Rp5.802.162.259.