Pasific Pos.com
Papua Barat

Sroyer Elisa Mengaku Diarahkan Rudi Timisela Bertemu Zeth Ayal

Manokwari, TP – Fakta-fakta menarik mulai terkuak dalam sidang kasus pengadaan lahan sirkuit motor prix di Jalur 13, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Aris S. Harsono, SH, MH, Rabu (28/2).

Namun sayangnya, dalam persidangan beragenda pemeriksaan saksi ahli, Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Abia Ullu, yang bersangkutan tidak menghadiri sidang meski sudah 3 kali dipanggil jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, Decyana Caprina, SH.

Akhirnya, JPU membacakan keterangan Abia Ullu secara tertulis di hadapan majelis hakim, penasehat hukum, dan kedua terdakwa, Sroyer Elisa (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat) dan Zeth S. Ayal.

Keterangan saksi yang dibacakan JPU, diantaranya, saksi mengaku selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat dalam pembahasan program anggaran, tidak ada program pengadaan tanah sirkuit motor prix seluas 8 hektar di Jalur 13, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

Menurut saksi, program itu tidak melalui BPKAD, tetapi langsung di-input dari Biro Pemerintah Setda Provinsi Papua Barat, dimana awalnya alokasi anggaran sebesar Rp. 2 miliar, tetapi terjadi perubahan di DPA menjadi Rp. 2,950 miliar.

Dalam persidangan pemeriksaan saksi, Rabu (13/2) lalu, salah satu saksi menyatakan, BPKAD sudah mengeluarkan rekon dan SP2D sebagai bukti lahan seluas 8 hektar menjadi aset Pemprov Papua Barat. Sebab, lahan sirkuit dibeli menggunakan APBD Provinsi Papua Barat, tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui proses rekon.

Dalam mengeluarkan hasil rekon dan SP2D tidak disertai berita acara penyerahan aset dari masyarakat adat ke Pemprov Papua barat. Namun, di persidangan, kemarin, Abia Ullu dalam keterangan tertulisnya, menyatakan, lahan sirkuit motor prix belum dicatat pada BPKAD Provinsi Papua Barat sebagai aset pemerintah daerah.

Pasalnya, belum ada surat pelepasan dan surat-surat lain yang digunakan untuk mengklaim lahan tersebut adalah aset Pemprov Papua Barat.

Usai JPU membacakan keterangan saksi ahli, majelis hakim memberikan waktu untuk terdakwa, Sroyer Elisa menanggapi dan mengkroscek keterangan Abia Ullu.

Sroyer Elisa mengungkapkan, alokasi anggaran yang diusulkan hanya Rp. 2 miliar. “Saat itu kami hanya usulkan Rp. 2 miliar, tetapi begitu saya balik dari Raja Ampat terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 2,950 miliar. Saya tidak tahu siapa yang menambah anggaran itu,” ungkap Sroyer Elisa.

Menurut mantan Kepala Distrik Manokwari Barat ini, dia bertemu anggota DPR Papua Barat, Mozes Rudi F. Timisela dan diberitahukan tentang alokasi anggaran pengadaan lahan sirkuit motor prix. Di situlah, ungkap Sroyer Elisa, dia diarahkan untuk bertemu terdakwa, Zeth S. Ayal.

Oleh sebab itu, ia memohon majelis hakim menghadirkan anggota DPR Papua Barat, Mozes Rudi F. Timisela dalam persidangan berikutnya sebagai saksi.

Kesempatan yang sama diberikan majelis hakim untuk terdakwa, Zeth S. Ayal, tetapi Zeth Ayal menjawab dengan singkat bahwa dirinya tidak tahu apa yang disampaikan saksi, Abia Ullu.

Usai mendengar keterangan Sroyer Elisa dan Zeth Ayal, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan yang akan dihadirkan penasehat hukum terdakwa, Sroyer Elisa, Rabu (7/3).

Usai persidangan, Decyana Caprina mengungkapkan, keterangan saksi, Abia Ullu, program pengadaan lahan itu di-input langsung oleh Biro Pemerintahan tanpa melalui usulan BPKAD Provinsi Papua Barat. Rencana anggaran yang diusulkan dari Rp. 2 miliar, tetapi di DPA meningkat menjadi Rp. 2,950 miliar, dimana terdakwa juga mengaku tak tahu ada pembengkakan anggaran.

Selain itu, ungkap JPU, dalam keterangan saksi, lahan sirkuit motor prix juga belum dicatat sebagai aset milik Pemprov Papua Barat, karena dokumen untuk mendukung lahan belum ada di BPKAD Papua Barat.

Menurutnya, JPU membacakan keterangan saksi ahli, karena sudah 3 tiga kali diundang, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Lanjut Decyana Caprina, beliau (saksi ahli), mengaku dirinya lagi melakukan perjalanan dinas keluar Papua Barat yang dilampirkan dengan suratnya.

Sementara penasehat hukum terdakwa, Zeth Ayal, Pieter Wellikin, SH usai persidangan, mengungkapkan, pihaknya akan mencari tahu, apakah kliennya diminta atau kliennya menawarkan diri untuk mencari lahan atau bagaimana.

“Nah, ini harus jelas dulu. Terus, apakah klien kami yang minta anggaran ini dianggarkan atau siapa yang minta anggaran lahan ini dianggarkan? Ya, nanti kita buka-bukaan di saat pemeriksaan saksi meringankan dan saksi mahkota sendiri supaya kita tahu pokok persoalannya seperti apa,” jelas Wellikin.

Diutarakannya, persoalan antara Zeth Ayal dan Rudi Timisela, seperti apa, inilah yang belum diketahui dan inilah yang dimintakan terdakwa, Sroyer Elisa untuk menjelaskan proses dari pembebasan lahan, kegiatan ini, dan pendanaannya seperti.

“Saya pikir ini urusan Sroyer Elisa dan Rudi Timisela, bukan urusan Zeth Ayal dan Rudi Timisela,” ujar Wellikin.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, pengadaan lahan sirkuit motor prix menggunakan APBD Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.950.000.000 untuk membebaskan lahan seluas 8 hektar.

Sementara Mozes Rudi F. Timisela yang disebut terdakwa, Sroyer Elisa ‘mengarahkannya’ bertemu terdakwa, Zeth Ayal, belum memberikan keterangan resmi. Pasalnya, ketika dihubungi via ponselnya, semalam, tidak diangkat, sedangkan pesan singkat yang dikirim, belum dijawab. [FSM-R1]