Menu

Line 1

Seminar Pembubaran HTI Untuk Papua Tanah Damai

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Jayapura, Dr. Toni Wanggai memprakarsai seminar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ) Untuk Papua Tanah Damai. Seminar ini digelar oleh PWNU Provinsi Papua di hotel Sahid kemarin.  
Tampak hadir dalam seminar ini Kapolda Papua  Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar,MH ;   Ka Kanwil Agama Propinsi Papua yang diwakili kabid urusan agama kristen , Johni Warweri ;  Sekretaris FKUB Papua T.H Pasaribu M.Si ; Ketua LDII Propinsi Papua Sayfullah ; ketua PWNU Provinsi Papua Dr. Toni Wanggai ; Perwakilan Masjid Argapura Mudasfir,

Perwakilan Hidayatullah Kota Jayapura Maryudi ; Perwakilan Masjid Raya H. Taufiqurahman , Perwakilan ALDP, Ocha ; Perwakilan Pendeta GKI Di tanah Papua Pdt. Izak M. Rohail ;  Ketua GP Ansor Prov. Papua dan Papua Barat n Mermahmud Manubun dan kepala Kesbangpol Kota Jayapura Evert Merauje.
Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) , T.H Pasaribu sangat mengapresiasi atas kegiatan ini, khususnya kepada PWNU Propinsi Papua yang menyelenggarakan pertemuan ini dalam rangka rencana pembubaran HTI di Papua.
" FKUB mempunyai visi Papua tanah damai, sehingga terwujud kerukunan, oleh karena itu kerukunan akan terpelihara jika mampu mengatasi organisasi radikal dan tidak toleransi, seperti halnya HTI yang nilai tidak relevan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar T.H. Pasaribu.
Lebih lanjut dikatakannya, FKUB sangat ingin menciptakan kerukunan umat beragama yang baik, dan selama ini FKUB telah menjalin baik dengan organisasi keagamaan.  FKUB sangat mengapresiasi juga kepada pengurus lembaga agama, yang ikut merespon gejala - gejala sosial keagamaan di Papua
Ketua PWNU Provinsi Papua Dr. Toni Wanggai menyatakan alasan pelaksanaan seminar pembubaran HTI ini, karena hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga NU beritikat baik untuk mendukung dan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah hukum, karena HTI sangat bertolak belakang dengan konstitusi Pancasila.
"FKUB Kota Jayapura dengan Kesbangpol Kota Jayapura sejak tahun 2015 telah merekomendasikan untuk menolak ormas radikal. Sampai saat ini HTI di Propinsi Papua telah beranggotakan sekitar 800 orang, dan pimpinannya sekitar 25 orang," ujar Toni Wanggai.
Lanjutnya, NU sangat berkomitmen besar dan mendukung terkait pembubaran HTI ini, karena kegiatannya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. " NU mempunyai kontribusi besar dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa, oleh karena itu sangat menolak atas kehadiran HTI khususnya di Propinsi Papua," ujar Toni Wanggai.
Seminar dengan moderator osekretaris PGDP Papua Hardus  Desa  dengan Narasumber Akademisi  Ridwan Al Makassary, Ka Kanwil Agama Propinsi Papua yang diwakili kabid urusan agama kristen Johni Marweri, kesbang pol propinsi  Papua yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Jayapura Evert Merauje, Kapolda Papua  Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, SH.
Ridwan Al Makassary mengatakab bahwa HTI Papua telah melakukan beberapa kegiatan yakni muslimah HTI mengibarkan bendera di Bukit Teletubis, sosialisasi khilafah di auditorium RRI pada tanggal  9 April 2017 yang lalu.
"Hizbut Tahrir didirikan oleh mantan hakim di Jerusalem atas nama Taqiyuddin An Nangani, dengan tujuan utama mendirikan khilafah islam, menolak konsep pemerintahan yang demokrasi, menolak pemerintahan yang bukan khilafah dan menganggap sebagai thogut.
" Negara - negara islam yang menolak HTI yaitu Pakistan, Tajikistan dan Malaysia. HTI di Indonesia berkembang sejak tahun 1980an, dan Indonesia merupakan wilayah yang perkembangannya paling pesat," ujar Ridwan.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan bahwa target HTI adalah para mahasiswa yang pengetahuannya agamanya masih minim.  "Menurut saya HTI melakukan makar karena menolak ideologi Pancasila," ujar Ridwan.
Lanjutnya, status hukumnya pada masa pemerintahan SBY terdaftar di kementrian dalam negeri pada tahun 2006 No. 44/ D.III.2/2006, akan tetapi saat ini sudah tidak diberlakukan.
Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, MH mengatakan bahwa keberadaan HTI di Indonesia ini sejak tahun 1980an, dan sejak era reformasi semakin meningkat.
" Pada prinsipnya HTI mempunyai tujuan melanjutkan kehidupan dan menyebarluaskan dakwah dan syariat Islam, akan tetapi bertentangan dengan konstitusi negara, sehingga hal ini menjadi kontroversi," ujar Kapolda.
Lanjutnya, saat ini HTI di Propinsi Papua dibawah pimpinan Puryanto, S.Si yang sekretariatnya terletak di Tanah Hitam Distrik Abepura, bahkan telah mendirikan cabang di Kabupaten Merauke.
"HTI mempunyai konsep keras tapi  radikal non teror. HTI mengeluarkan buletin setiap hari Jumat yang disebarluaskan ke mesjid-mesjid.  Melihat fenomena ini, kami akan menjauhkan permasalahan ini dari tindakan kekerasan, dan kami harapkan pada dialog dialoh berikutnya agar pihak HTI untuk diundang," tandas Kapolda.
Lanjut Kapolda,  generasi kita sekarang ini adalah generasi digital, sehingga pemikiran kebangsaan telah berkurang.
i Pemerintah pusat telah membubarkan HTI, sebagai bentuk untuk menyikapi kegiatan kegiatan HTI yang telah meresahkan masyarakat. Legalitas ormas berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013.
"Sambil menunggu proses pembubaran ormas ini, kita jangan main hakim sendiri, dan saya harapkan agar dilakukan dialog, serta memberikan pemahaman politik yang  bertentangan dengan konstitusi Pancasila," ujar Kapolda.
Seminar diakhiri dengan pembacaan deklarasi oleh ketua PWNU Provinsi Papua dan pernyataan dukungan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Papua dan Ormas Agama di Papua tentang pembubaran Hizbut Tahtir Indonesia (HTI) untuk Papua tanah damai. (Fani)

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.