Menu

Line 1

Jadi Saksi, 10 Pelaksana Pilkada Tingkat Distrik Diberhentikan

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 
Sidang Dkpp
Suasana sidang Di Kantor Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/5) Lalu.

 

SENTANI -Sebanyak 10 pelaksana pemilihan kepala daerah di tingkat distrik dan tempat pemungutan suara yang menjadi saksi dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu 2017 di Kabupaten Jayapura diberhentikan dengan hormat.
Permasalahan yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Rabu, 15 Februari lalu di Kabupaten Jayapura berdampak luas. Selain hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yang hingga kini belum jelas serta sebanyak 10 pelaksana Pemilu di tingkat distrik dan tempat pemungutan suara (TPS) diberhentikan dengan hormat oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang diketuai Jimly Ashiddiqie dalam sidang di Jakarta, pada Jumat, 12 Mei lalu.


Sebelum pengambilan sumpah sebagai saksi, kesepuluh penyelenggara Pemilu di tingkat bawah itu menyatakan siap menerima konsekuensi menjadi saksi. Kemudian Majelis DKPP menyatakan memberhentikan mereka sebagai pelaksana Pemilu dan mengambil sumpah sebagai saksi untuk memberikan keterangan bagi pengadu, yakni pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2017 – 2022, Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro.
“Sebagai konsekuensi dari menjadi saksi, mereka harus diberhentikan terlebih dahulu dari jabatannya masing-masing, kemudian diambil sumpah, karena keterangan yang akan mereka berikan akan lebih menguntungkan pengadu”, ujar Ketua Majelis DKPP Jimly Ashiddiqie dalam sidang yang menghadirkan Ketua Komisi Pemilu Daerah, Lidia Maria Mokay dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach sebagai teradu, Jumat (12/5) lalu.
Pemberhentian itu dilakukan agar kesepuluh saksi itu bisa memberikan keterangan secara jujur dalam sidang mengenai berbagai peristiwa pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari lalu di Kabupaten Jayapura.  
Kesepuluh penyelenggara Pemilu di tingkat bawah yang diberhentikan Majelis DKPP itu masing-masing memegang jabatan sebagai ketua dan anggota panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat distrik, ketua dan anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka berasal dari 10 distrik di Kabupaten Jayapura.
Koordinator Panwas Distrik Kabupaten Jayapura dalam sidang DKPP, Obeth Kromsian menegaskan siap menerima sanksi pemecatan dari Ketua Majelis DKPP itu demi mengungkap kebenaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jayapura. Pemilihan kepala daerah pada 15 Februari telah berjalan lancar, aman, tertib dan damai, namun hasilnya sampai sekarang belum jelas karena dikaburkan oleh KPUD dan Panwaslu Kabupaten Jayapura.
“Oleh karena itu, kami siap menerima sanksi pemberhentian demi tegaknya demokrasi di Kabupaten Jayapura”, tegasnya usai sidang DKPP di Jakarta.
Dalam sidang DKPP itu terungkap bahwa kajian Panwaslu Kabupaten Jayapura yang menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) itu hanya didasarkan pada KPPS yang tidak punya surat keputusan (SK). Tidak ada satu hal pun yang menyangkut dengan alasan dilaksanakannya pemungutan suara ulang  seperti yang diatur dalam peraturan perundangan mengenai Pemilu.
Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Jayapura itu juga tidak didasarkan pada laporan-laporan dari Panwas tingkat distrik dan pengawas tingkat TPS. Lagi pula rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach, juga tidak pernah koordinasi dan musyawarah dengan 19 panitia pengawas distrik di Kabupaten Jayapura.
“Anda memberikan rekomendasi untuk PSU, tapi mana hasil kajiannya? tanya anggota Majelis Dewan Kehormatan kepada Ronald Manoach, yang hadir dalam sidang sebagai teradu.   
“Kita kaget dengar ada rekomendasi Panwas Kabupaten untuk PSU di 17 distrik saat pleno tanggal 24 Februari di hotel Sentani Indah. Panwas Kabupaten juga tidak pernah koordinasi dengan kami di distrik, tapi tiba-tiba mereka keluarkan rekomenasi untuk PSU”, ujar Obeth Kromsian usai memberikan kesaksian dalam Sidang DKPP di Jakarta, Jumat, 12 Mei lalu.
Sidang DKPP hari Jumat itu dihadiri pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro sebagai pengadu serta Ketua KPUD, Lidia Maria Mokay dan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach sebagai teradu. Sebanyak 20 orang dihadirkan menjadi saksi di sidang DKPP. Pihak pengadu menghadirkan 10 saksi dan pihak teradu juga menghadirkan 10 saksi.
Namun tidak semuanya memberikan kesaksian karena keterangan antarsaksi dan teradu dengan data-data tertulis yang diserahkan kepada Tim Majelis Dewan Kehormatan tidak saling terkait.
“Kelihatannya sidang ini ada keterkaitan dengan pihak lain, sehingga sidang akan dilaksanakan dua kali untuk menghadirkan KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua. Mereka harus dihadirkan untuk memberikan keterangan”, ujar Ketua Majelis DKPP, Jimly Ashiddiqie, yang memimpin sidang bersama lima anggotanya di Jakarta.

Sidang DKPP untuk sengketa pemilihan kepala daerah yang diadukan oleh pasangan calon nomor urut dua, Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro terhadap Ketua KPUD Lidia Maria Mokay dan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach akan dilaksanakan pada waktu berikutnya yang belum ditetukan. Pada sidang berikutnya itu akan menghadirkan KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua untuk memberikan keterangan. (Jems)

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.