Jayapura, – Wakil Ketua Pansus kemanusian DPR Papua, Namantus Gwijangge, S.IP meminta Bupati Mimika, Eltinus Omaleng agar kasus UU ITE terhadap Angela ditarik dan tidak perlu lewat jalur hukum, jika masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan
Menurutnya, masalah Angela dan Bupati Omaleng ini tidak terlalu serius. Sebab seorang pemimimpin itu harus jadi pelayan bagi masyarakatnya.
“Dalam arti harus bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya,” kata Namantus Gwijangge, Jumat (17/4).
Bahkan Anggota Komisi V DPR Papua ini menilai, pemimpin di Papua ini lebih pentingkan nama baik dari pada nilai.
“Kenapa? karena situasi yang ada saat ini bukan masalah kecil. Sebab di tengah penyebaran virus corona atau covid-19. malah masih sibuk memikirkan hal-hal kecil. Padahal yang kita hadapi sekarang jauh lebih besar masalahnya. Ini bukan pandemi nasional atau pandemi Papua, ini pandemi dunia,” tandasnya.
Lanjut dikatakan, jika Bupati Eltinus Omaleng masih bersikeras ingin mempersoalkan masalah tersebut, maka elektabilias dari pak bupati akan turun.
“Saya yakin itu, dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak demokratis selama ini. Harusnya dia terima ini sebagai satu masukan yang baik,” ujar Namantus
Oleh karena itu, legislator Papua ini meminta bupati Omaleng tarik masalah tersebut dan diurus secara kekeluargaan saja.
“Saya yakin, yang mendorong masalah ini bukan pak bupati, karena beliau lebih tau karakter dari pada 7 suku yang ada di Mimika. Jadi beliau lebih taulah karakter dari masyarakatnya,”ungkapnya.
Untuk itu kata Namantus Gwijangge, meminta bupati Omaleng, untuk tarik masalah tersebut dan duduk di Honay kemudian bicara secara kekeluargaan saja.
Sementara itu, Feryana Wakerkwa yang merupakan Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua mengatakan, selaku Ketua Pansus kemanusian DPR Papua Feryana Warkerkwa Memintah agar masalah ini jangan dibesar-besarkan.
Apalagi kata Nanantus, pak bupati dan Anjela bukan orang lain,masih ada hubungan kekeluargaan jadi selesaikan secara kekeluargaan saja.
Emus Gwijangge selaku anggota Komisi I DPR Papua yang juga anggota pansus kemanusian menambahkan, hal yang sama sebagai pemimpin harus bisa menerima kritikan.
“Jadikan kritikan itu sebagai masukan atau koreksi. Jadi saya minta kepada bupati Omaleng, jangan berpikiran terlalu berlebihan. Baiknya cabut masalah tersebut dan diurus secara kekeluargaan saja,”imbuhnya.
