Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, Jhon Dimara berharap Inspektorat, BKD Provinsi Papua Barat, dan Polda Papua Barat segera menindaklanjuti dugaan manipulasi data tenaga honor siluman di Sekretariat DPR Papua Barat.
Diungkapkannya, pendataan tenaga honor di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat bukan dilakukan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, hanya dilakukan koordinator.
Ia menjelaskan, akibat pendataan dilakukan koordinator, sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat tidak ikut campur, maka terjadilah manipulasi data nama tenaga honor di setiap OPD.
Salah satu instansi yang terbukti ada nama-nama tenaga honor siluman, yakni Sekretariat DPR Papua Barat dan itu sudah dibenarkan Sekretaris DPR Papua Barat, Mathius Asmuruf.
“Terkait pengangkatan tenaga honorer di Papua Barat sebanyak 1.238 orang, menurut saya perlu dicermati secara baik, karena terjadi indikasi manipulasi data di setiap OPD. Saya berharap semua pihak mengikuti proses dan tahapannya secara baik dan transparan,” pinta Dimara kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, Jumat (5/4).
Menurutnya, terjadinya manipulasi data nama tenaga honor siluman di setiap OPD, karena ada 2 kubu yang mengklaim mereka yang pantas melakukan pendataan nama tenaga honor di setiap OPD. Alasannya, sambung Dimara, merekalah yang memperjuangkan sehingga dibukanya penerimaan CPNS formasi 2018 yang dilakukan tahun ini.
“Terkait honorer siluman, kita bisa buktikan di setiap OPD. Kemudian, ada oknum tertentu yang bermain. Untuk itu, saya minta pihak berwajib harus tindak secara tegas agar tidak terulang kembali, karena ini sangat mengecewakan. Ada honorer yang sudah lama, justru tidak masuk,” sebut Dimara.
Selaku anggota DPR Papua Barat, tegas Dimara, dirinya akan mengawal proses ini sampai tuntas. “Kenapa saya bisa bilang ada manipulasi dan pemalsuan, karena sudah ada bukti, orang yang tidak pernah honor, tapi namanya masuk,” katanya dengan nada kesal.
Ketua Komisi B DPR Papua Barat ini meminta Inspektorat, BKD Provinsi Papua Barat, dan Polda Papua Barat segera menindaklanjuti ini secara serius, karena telah mengarah terhadap pemalsuan dokumen.
“Beberapa pejabat yang terlibat saya tegaskan harus diproses dan saya yakin itu ada, karena semua itu akan terbukti. Indikator atau referensinya saya akan pakai data di Sekretariat DPR Papua Barat, karena datanya ada 12 yang siluman dan datanya sudah ada di tangan,” kata Dimara seraya berharap Pemprov segera mengklarifikasi temuan adanya honor siluman tersebut. [SDR-R1] 