Pasific Pos.com
Papua Selatan

Soal Imbuti, KPU Tunggu Keputusan Tertulis

MERAUKE,ARAFURA,- Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke masih menunggu keputusan tertulis dari pemerintah terkait status hukum Kampung Imbuti. Setelah ada keputusan secara tertulis dari pemerintah menyangkut batas wilaayah dan penduduknya, maka KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih di Kampung Imbuti.

“Belum adanya keputusan pemerintah (secara tertulis) soal Kampung Imbuti, sehingga ini menjadi persoalan, karena kami akan memproses TPS-TPS di Kampung Imbuti,”ungkap Ketua KPU Kabupaten Merauke, Antonius Kaize, saat hearing dengan DPRD Kabupaten Merauke di Ruang Sidang Dewan, Selasa (30/1/18).

Karena itu, KPU meminta kepada DPRD untuk bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk membuat keputusan tertulis terkait dengan batas wilayah dan penduduk Kampung Imbuti. ”Kami minta kepada Dewan yang terhormat, untuk dikomunikasikan ini kepada pemerintah agar pemerintah membuat keputusan tertulis,”tukas Anton.

Jika ini tidak diselesaikan, kata Anton, KPU tidak bisa menjalankan Pemilu di Kampung Imbuti. Pasalnya, dari data yang diterima oleh KPU untuk Kampung Imbuti tidak ada geografisnya dan penduduknya nol. Karena itu, KPU membutuhkan sebuah keputusan tertulis dari pemerintah daerah terkait dengan batas wilayah dan penduduk Kampung Imbuti.

“Jika itu sudah ada, maka petugas pemutakhiran data pemilih akan datang ke rumah-rumah melakukan pemutakhiran data di Kampung Imbuti,”tukas Anton.

Anton menambahkan, jika tidak selesai soal batas wilayah dan data penduduk Kampung Imbuti maka di Pilgub mendatang tiga TPS yang telah didorong untuk Kampung Imbuti akan dikembalikan ke Kelurahan Samkai. Padahal, dalam Perda sudah jelas seluruh Kampung Imbuti berbatasan dengan Kelurahan Samkai, namun hingga saat ini pososinya yang belum jelas karena belum ada keputusan tertulis.

“Kami (KPU) membutuhkan keputusan tertulis (dari pemerintah,red), karena yang membuat kampung ini pemerintah,”tukasnya.