Pasific Pos.com
Papua Selatan

SKPD Terkait Bertemu, Bahas Revisi Perda

MERAUKE,ARAFURA,-Sejumlah dinas terkait turut dilibatkan pada momentum rapat koordinasi guna membahas tentang revisi Perda yang berlangsung di ruang rapat kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Merauke, Selasa (22/2) lalu. Dalam kesempatan itu hadir Kepala Bapenda Kabupaten Merauke, Kristian Isir, Asisten 2 Setda Kabupaten Merauke, Selestinus Kahol dan para kepala SKPD, Kabid, Kasi serta perwakilan-perwakilan lain dari dinas terkait. Dalam kesempatan itu Kristian Isir mengemukakan bahwa Perda memang perlu direvisi kembali tahun 2018 ini karena selama ini masih berlaku Perda yang lama.

Oleh sebab itu pertemuan pagi itu dilaksanakan secara khusus untuk membahas dan mendengarkan usulan-usulan terkait Perda 2018. Seperti yang diketahui bahwa Bapenda pada awalnya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sehingga semua Perda yang ada harus direvisi kembali. Untuk itu SKPD-SKPD yang terkait turut dilibatkan dalam rapat koordinasi guna menggali potensi-potensi yang ada demi peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi perlu dibahas secara bersama masalah tarif yang lama dan penyesuaian tarif yang baru.

Nantinya, kesepakatan yang diperoleh akan disampaikan langsung kepada Bupati dan Sekda untuk selanjutnya diusulkan ke pihak dewan. Jadi dapat disahkan sehingga menjadi peraturan resmi dan pungutan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan yang ada. Terutama terkait dengan beberapa potensi yang belum dimasukkan ke dalam pungutan untuk segera dimasukkan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mendengarkan penjelasan dari SKPD yang terkait di masing-masing bidang sehingga semua pihak yang menghadiri rapat memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi antara satu dengan yang lain.

Sementara itu Asisten 2 Setda Kabupaten Merauke, Selestinus Kahol mengharapkan agar seluruh SKPD yang terkait dengan penanganan retribusi daerah dapat memberikan masukan-masukan terhadap beberapa hal yang akan menjadi bahan revisi atau perubahan Perda tahun ini. Sehubungan dengan retribusi daerah dari beberapa sektor di lingkup umum maupun usaha yang ditangani oleh lembaga teknis penerima retribusi sehingga akan dilihat dari setiap dinas atau badan tentang apa saja yang akan diusulkan pada perubahan ini. Penjelasan teknis menurit hukum terkait dengan Perda yang akan mengalami revisi untuk tahun 2018 juga wajib diperhatikan guna menjadi pedoman.