Pasific Pos.com
Info Papua

Singkirkan Egoisme Dalam Menyelesaikan Aksi Mogok Karyawan Freeport

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua mengimbau kepada manajemen PT. Freeport Indonesia, karyawan dan Serikat Pekerja untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, mengatakan bagaimana mau menyelesaikan permasalahan karyawan jika serikat pekerjanya tidak bersatu.

Menurut Elia, dalam penyelesaian kasus karyawan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan, demikian juga dengan serikat pekerjanya harus kompak.

Dia menjelaskan pihaknya berharap karyawan juga harus duduk dengan karyawan secara keseluruhan dan menilai suara mana yang harus dipercayai, didengar lalu disampaikan kepada pihak perusahaan.

“Pihak perusahaan juga harus menghormati hal ini sehingga kami mengharapkan persoalan organisator serikat pekerja tersebut diselesaikan lebih cepat,” kata Loupatty dalam pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten Mimika, pihak managemen PT.Freeport, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketengakerjaan, Serikat Pekerja dan para karyawan ya di PHK berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur Jayapura, Selasa (23/1/18).

Dia menambahkan jika persoalan serikat pekerja ini selesai maka dapat berakibat pada segera selesainya persoalan kebutuhan karyawan seperti kesehatan dan lain sebagainya.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk mempelajari kebijakan ‘Furlough’yang dikeluarkan PT.Freeport Indonesia (PTFI) bagi tiga ribuan karyawannya.

Wakil Ketua II Komisi XI DPR RI, Syamsul Bachri menyatakan, kebijakan furlough tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kebijakan ini merupakan kebijakan yang digunakan di negara tempat perusahaan tambang emas ini berasal yaitu Amerika.

“Furlough ini tidak dikenal di undang undang ketenagakerjaan kita. Freeport adalah perusahaan asal Amerika sehingga prinsip Amerika yang digunakan. Makanya saya minta Kementerian Tenaga Kerja untuk mempelajari kebijakan ini, apaka sudah sesuai sudah sesuai dengan norma norma ketenagakerjaan kita atau tidak. Kalau ternyata melanggar, ya Menaker perlu menegur,” kata Syamsul.

Menanggapi permintaan Komisi XI DPR RI, Dirjen Pembinaan Hubungan Indutsrial dan Jamsostek Tenaga Kerja Kemenaker RI, Hariyani Rumondang mengklaim sejak kasus ini mencuat pada awal tahun 2017 lalu, pihaknya telah mengambil langkah langkah untuk penyelesaian. Dimana aku Hariyani, pihaknya telah menyurat kepada PTFI untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara meningkatkan biaya pada pekerjanya melalui Serikat pekerja.

“Lalu sesuai arahan menteri tenaga kerja, pihaknya bersinergi dengan pihak lain, berkoordinasi, mendalami permasalahan ini khusus di lingkungan pekerjaan. Dalam Undang undang ketengakerjaan secara implisit dijelaskan, setiap perselisihan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dan apabila tidak selesai, maka sebaiknya meminta kepada lembaga penyelesaian perselisihan,” ungkap Hariyani.

Menurutnya, roh permasalahan ada di kedua belah pihak yakni PTFI dan karyawan, sehingga harus diselesaikan oleh keduanya tanpa harus melibatkan pihak lain seperti peradilan. Hariyani menambahkan bahwa kebijakan Furlough memang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Di tempat yang sama, Direktur SDM PTFI, Achmad Didit Ardianto mengemukakan, kebijakan Furlough bagi karyawan menjadi pilihan PTFI guna mempertahankan agar perusahaan tambang emas raksasa ini tetap beroperasi. Mengingat pada masa itu akibat belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI terkait perpanjangan kontrak karya, menyebabkan perusahaan tidak bisa melakukan ekspor sebanyak 70 persen dari produknya.

“ Kaitannya dengan operasional Freeport selama ini, adalah 60 persen karyawan bekerja dalam proyek yang terkait dengan ekspansi 900 juta sampai 2 miliar dollar yang dikeluarkan tiap tahun. Ini menyangkut langsung pekerjaan kurang lebih 60 persen karyawan yang saat itu totalnya mencapai 32 ribu karyawan,” ungkapnya.

Dengan tidak adanya kepastian Kontrak karya, lanjut Didit, pihak managemen kemudian melakukan upaya efisiensi, salah satunya dengan merevisi kontrak kerja karyawan. Semuanya itu dilakukan untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi tanpa harus melakukan PHK karyawan.

“Kebijakan yang ditempuh itulah yakni dengan merumahkan karyawan atau furlough, lalu menawarkan program pensiun dipercepat untuk memberikan kesempatan pada karyawan yang mungkin jelang pensiun, punya kesempatan lagi,” katanya.