MERAUKE,ARAFURA,-Kepala BPS Papua, Simon Sapari mengemukakan bahwa Susenas kali ini lebih terfokus untuk mendata dan meneliti tentang kemiskinan di wilayah Papua mengingat untuk di seluruh Indonesia kasus kemiskinan dominan ada di Papua. Oleh sebab itu pihak-pihak penyelenggara pemerintahan sangat dibutuhkan bantuannya dalam mengawal seluruh tahapan kegiatan yang tengah BPS lakukan, baik pelatihan maupun pelaksanaan di lapangan.
“Sebab seperti yang kita ketahui bersama untuk sarana transportasi hingga ke daerah pelosok masih sangat sulit belum lagi kendala biaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan pemerintah untuk bersama-sama mengawal karena apa yang kita lakukan sangat positif dan akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di setiap wilayah,”ujarnya kepada wartawan di Swiss-Belhotel belum lama ini.
Lebih lanjut diungkapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari apa yang BPS lakukan sehingga di daerahpun harus demikian. Sebab BPS hadir di daerah dan untuk daerah sehingga daerah harus menerima BPS sebagai instrument yang memiliki peran penting bagi daerah. Apa yang dilakukan adalah keterpanggilan petugas BPS sebagai ASN yang bekerja di salah satu instansi vertical yang berhubungan langsung dengan kantor pusat. Adapun tupoksi yang diemban adalah sebagai pelopor data statistic yang dipercaya semua pihak.
Bahkan Kabupaten Merauke mengawali seluruh kegiatan pelatihan petugas untuk di seluruh wilayah Papua. Pelatihan ini menjadi kegiatan yang sangat penting karena BPS sebagai instansi vertical yang ditugaskan negara sebagai pelopor data statisik yang terpercaya sejak beberapa decade telah mengawal seluruh kegiatan dimana tahun ini tiba pada tahap Susenas.