Pasific Pos.com
Headline

Sidang Sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Digelar di Timika

 

Jayapura, – Sidang penyelesaian sengketa pemilukada kabupaten Puncak digelar di Hotel Serayu, Jl. Yos Sudarso, distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika, Senin (19/2/18) dipimpin oleh ketua panwaslu kabupaten Puncak Hengky M. Tinal, S.Ip.

Laode Muhamad Rusliadi SH (Kuasa hukum paslon Repinus Telenggen dan David Ongomang) membacakan permohonan kepada Ketua Pawaslu terkait dengan penetapan paslon Bupati Puncak dan Wakilnomor: 02/BA/KPU-PUNCAK/2018. Dalam permohonan ini dikatakan putusan panwaslu kabupaten Puncak dianggap tidak sah karena rapat diselenggaran di tempat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.

Point dua meminta pembatalan keputusan penetapan pasangan Cabub dan Cawabub kabupaten Puncak atas nama Weliem Wandik dan Alusuka Murib sebagai pasangan calon Cabub dan Cawabub dan menetapkan pasangan calon Repinus Telenggen dan David Ongomang ikut serta dalam Pilkada Puncak 2018.

Dijelaskannya, kandungan surat keputusan kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 pasal 68 ayat 2 yang berbunyi berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana pada ayat 1, provinsi atau kabupaten kota menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Provinsi Papua/kabupaten kota yang berikut bahwa akibat dikeluarkan putusan oleh KPUD Puncak sangat merugikan karena tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga hal tersebut dianggap cacat hukum, pemohon mengajukan permohonan perkara sebagai sengketa pemilihan kepada Kepala Daerah yang harus ditandatangani oleh lembaga pengawas Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku kedudukan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak yang merupakan penyelenggara Pemilukada serentak tahun 2018 di Kabupaten Puncak yang tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 perbawaslu 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang berbunyi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 hari terjadinya sengketa dalam pemilihan diketahui atau setiap keputusan KPU provinsi atau kabupaten kota ditetapkan atau umum sehingga pemohon mengajukan permohonan perkara penyelesaian sengketa pada Panwas Kabupaten Puncak tanggal 13 Februari 2018 telah memenuhi syarat bahwa sebelum penetapan Pasangan calon oleh termohon melalui berita acara yang diterima oleh pemohon tanggal 12 Februari 2018 pemohon belum mendapatkan berita acara.

Tiga surat Pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak yang ditetapkan oleh pemohon yang ditandatangani hanya 2 orang komisioner KPUD kabupaten Puncak dan tidak ditandatangani oleh tiga orang komisioner kabupaten Puncak sehingga berita acara rapat pleno batal demi hukum.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat pleno KPUD dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya ditandatangani oleh tiga orang anggota KPPU sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 2 undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang berbunyi keputusan rapat pleno provinsi dan kabupaten kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota KPU provinsi dan kabupaten kota yang hadir bahwa KPU telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan tidak memasukkan data pemohon sebagai Pasangan calon website KPUD tanggal 27 Januari 2018 berapa persen Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak tanggal 10 Januari 2018.

Sementara itu H. Rahman Ramli SH, MH (Kuasa Hukum KPUD Puncak) yang intinya permohonan yang lama beda dengan permohonan baru berbeda maka itu kami minta waktu hari Rabu untuk menjawab.

“Kami sarankan jawaban hari Rabu pihak pemohon memberikan bukti surat keesokan hari kamis pembuktian saksi selanjutnya kesimpulan tidak sampai 6 hari sudah selesai kita serahkan pimpinan,” ujar H. rachman Sidang situnda dan akan dilaksanakan, Rabu mendatang.