Jayapura – Penutupan Sidang Paripuran II masa persidangan III DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2020 dengan agenda pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tolikara tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara tahun anggaran 2020, dihadiri Wakil Bupati Tolikara, Dinus Wanimbo dan Sekwan DPRD Tolikara di Hotel Horison Kota Jayapura, Kamis (3/12), semalam.
Ketua I DPRD Kabupaten Tolikara, Yoan Wanimbo dalam sambutannya mengatakan, Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
“Diantaranya terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran belanja,” kata Yoan Wanimbo.
Atau dengan kata lain lanjutnya, perubahan APBD terjadi akibat adanya selisih yang cukup besar dari target penerimaan negara dengan kondisi yang sesungguhnya, yang juga turut mempengaruhi penganggaran daerah.
“Hal-hal inilah yang kemudian mengharuskan dewan bersama-sama dengan pihak seksekutif melakukan pembedahan terhadap APBD Kabupaten Tolikara tahun anggaran 2020. Agar meneliti secara seksama dan bijak dalam menentukan putusan,” ungkapnya.
Dikatakan, meski disadari dengan sungguh-sungguh dalam proses pembahasan tersebut, akan tetapi banyak diwarnai dengan berbagai sumbang saran, ide ide cemerlang.
Bahkan kata Waket II Yoan Wanimbo, tak jarang terjadi adu argumentasi dan silang pendapat serta perbedaan.
“Kami menilai kesemuanya itu, adalah hal yang sangat wajar sebab justru dari adanya perbedaan tentunya akan saling melengkapi dan menyempurnakan,” ujarnya.
Yoan Wanimbo menuturkan, jika pada hari ini seluruh mekanisme persidangan dewan berakhir, dengan menghasilkan satu keputusan DPRD terdiri dari Nomor 09/KPTS/DPRD- TLKR/PRP/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tolikara tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten tTolikara tahun anggaran 2020.
Dijelaskannya, meski telah ditetapkannya keputusan dewan yang merupakan hasil persidangan dewan ini. Namun akan masuk pada tahap pelaksanaan anggaran pasca penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2020.
Kendati demikian, dewan mengharapkan adanya keseriusan dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelola keuangan termasuk bendaharaan dan pengelola kegiatan (PPTK) didalam penggunaan dana yang ada.
“Jadi harus lebih selektif dengan memprioritaskan hal hal yang urgen disertai dengan tanggungjawab yang tinggi,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, dewan juga menghimbau kepada pihak ketiga dalam hal ini para pengusaha, kontraktor dan konsultan untuk sesegara mungkin melengkapi berkas pertanggungjawaban yang dibutuhkan.
Selain itu tambahnya, juga segera merampungkan pekerjaan yang di kelola, sehingga ketika mengakhiri tahun anggaran ini tidak lagi terkejar dengan pekerjaan yang belum terselesaikan.
“Terkait dengan itu, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tolikara, kami mengucapkan terimakasih kepada bupati dan wakil bupati Tolikara beserta jajarannya yang telah menyiapkan materi sidang,” tutup Yoan Wanimbo.
