Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Sidang Mediasi Panwas Mimika Seakan Diulur-ulur

 

Timika, – Sidang mediasi atau musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pemilukada) kabupaten Mimika oleh Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) akhirnya digelar, Selasa (27/2/18).

Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika ini atas gugatan pasangan calon petahana Bupati Mimika Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB).

Sidang musyawarah ini sempat tertunda dua kali sejak Sabtu (24/2/2018) lalu, karena ketidakhadiran komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Panwaslu Mimika, Toni Lehander Agapa. Setelah pembacaan tata tertib kemudian pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika sebagai terlapor menjawab tuntutan pasangan OMTOB.

Jawaban KPUD Mimika yang dibacakan kuasa hukum mereka, Matius secara tegas menolak permohonan pengadu dan kembali menegaskan bahwa Bupati Mimika menggunakan ijazah berbeda saat maju pada pilkada 2014 lalu dan sekarang ini.

“Saat maju pada pilkada 2014 lalu, Bupati menggunakan ijazah SMP dan SMA dari Jayapura, sementara pada pencalonan 2018, Bupati menggunakan ijazah dari Makassar,” kata Matius saat membaca pembelaan KPUD Mimika.

KPUD Mimika meminta Panwaslu menolak permohonan paslon OMTOB dan meminta Panwaslu menegaskan bahwa keputusan KPUD tertanggal 18 Februari adalah sah.

“Meminta kepada Panwaslu agar menetapkan Keputusan KPUD Mimika Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 18 Februari 2018 tentang penetapan paslon peserta Pilkada Mimika 2018 dan berita acara Nomor 17/PL.03.3-BA/9109/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilkada Mimika 2018 tertanggal 18 Februari 2018 adalah sah menurut hukum,” kata Matius didampingi 3 orang komisioner KPUD Mimika yakni Theodora Ocepina Magal, Yoe Luis Rumaikewi dan Derek Mote.

Usai pembacaan jawaban, Ketua Panwaslu langsung menskors sidang musyawarah dan dilanjutkan Rabu (28/2/2018) besok.

Kuasa Hukum OMTOB, Marvey Dangeubun mengajukan protes agar skor sidang tidak terlalu lama. Alasan yang disampaikan adalah pihaknya memerlukan putusan ini untuk pengajuan perkara sengketa pilkada ke PTUN.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika terkesan mengulur-ulur waktu dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada) yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika.

“Kami memasukkan aduan pada Senin (19/2/2018) seharusnya sidang sudah dimulai pada Sabtu (24/2/2018), namun KPUD tidak hadir. Pada hari Senin (26/2/2018) KPUD kembali tidak hadir dengan alasan tidak siap. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, bagaimana tidak undangan sudah disebar namun ternyata KPUD tidak hadir ,” ujar Jhon Rettob saat memberi keterangan pers.

John lebih lanjut berharap agar Panwaslu Mimika bisa mengambil keputusan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan tidak seperti keputusan KPUD Mimika yang memutus sepihak atas pertimbangan subjektif.

“Pasangan calon (paslon) Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB) memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, namun nyatanya dengan keputusan subjektif KPUD Mimika lalu memutus tidak memenuhi syarat (TMS). Kami ingin mendapat kepastian hukum yang normatif saja, artinya keputusan yang sesuai UU, bukan pertimbangan subjektif dan tanpa interversi dari pihak manapun. Jika Panwaslu melakukan hal ini pasti kami semua akan mendukung,” kata John Rettob didampingi kuasa hukum OMTOB.

Marvey berharap, pada sidang lanjutan Rabu (28/2), Panwaslu bisa langsung memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor dan juga saksi yang dihadirkan oleh terlapor dan selanjutnya Panwaslu bisa segera mengambil keputusan.

“Untuk proses ini kami sepenuhnya menyerahkan kepada Panwaslu karena kami konsisten ingin taat azas, taat hukum dan taat prosedur,” kata Marvey.

Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pasangan OMTOB, kata Marvey tergantung dari putusan Panwaslu dan berbagai catatannya. Setelah melalui pertimbangan dari tim hukum, maka selanjutnya akan diputuskan apakah akan menerima putusan Panwaslu atau lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, keputusan Panwaslu seperti apa, nanti tim hukum OMTOB akan mengkaji. Jika kemudian klien kami masuk sebagai peserta pemilu, maka itu akan menjadi pertimbangan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun jika keputusan tidak sesuai harapan, maka kami akan melanjutkan ke PTUN,” kata Marvey.