Pasific Pos.com
Info Papua

Siapkan Kebutuhan PON, OPD Bidang Ekonomi Harus Ditambah Anggaran

Jayapura, – Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Herlin Beatrix Monim, SE mengatakan, jika selama berapa tahun ini tidak ada tambahan anggaran buat perekonomian.

Namun, selama dua tahun berjalan, pihaknya berupaya memperjuangkan agar anggaran untuk OPD bidang perekonomian ini harus mendapatkan perhatian dari Tim Anggaran Penerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua, karena memang perekonomian merupakan sektor riil di Papua.

“Anggaran OPD bidang perekonomian saat ini memang sangat minim. Namun, menghadapi Pekan Olaharaga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua harus ada perhatian serius dengan menambah anggaran pada OPD ini,” kata Beatrix Monim usai rapat kerja bersama mitra OPD bidang perekonomian di Hotel Aston Jayapura, Rabu (23/10/2019).

Apalagi, kata Beatrix Monim, Papua tentu bukan hanya sukses penyelenggaraan PON saja, tetapi juga harus sukses ekonomi berarti harus ditunjang juga dengan anggaran yang signifikan, sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat Papua, bukan justru menjadi penonton.

Diakui, dalam dua hari ini, pihaknya memang membahas bersama 12 OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR Papua, namun karena perampingan, maka tinggal 7 OPD saja.

“Tentunya dinas-dinas atau SKPD yang kemudian dilebur menjadi satu OPD ini, yang tadinya ada dinas, akan menjadi bidang, maka dana-dana kegiatan menjelang PON yang sudah mereka programkan, itupun sudah sangat minim diberikan karena terjadi pengurangan,” katanya.

Bahkan, lanjut Beatrix Monim, ada beberapa OPD yang kemudian menjadi bidang tidak dapat menganggarkan program yang sudah direncanakan untuk menunjang PON, karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Ia mencontohkan beberapa SKPD kemudian dilebur jadi satu seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, menjadi Disperindagkop Naker.
Itu menjadi satu dan cukup mendapat penambahan anggaran yang cukup.

“Tapi dalam pembahasan kami, itu masih sendiri-sendiri. Nah, yang kami pertanyakan bagaimana mereka nanti melaksanakan tugasnya ketika OPD ini digabungkan. Ini kita bicara tentang PON, tapi ini juga terkait anggaran,” ujar Monim.

Begitu juga Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hulktikultura. Mereka juga dianggarkan sendiri-sendiri tapi kemudian akan dilebur jadi satu Dinas Pertanian, yang lain menjadi bidang.  

Padahal, kata politisi Partai NasDem Papua ini, terkait PON, titik berat sukses PON itu, juga harus sukses ekonomi.

“Memang sudah ada OPD yang merencanakan programnya untuk PON. Misalnya Dinas Perikanan sudah menganggarkan untuk budidaya ikan air tawar. Mereka telah menganggarkan untuk keramba-keramba yang rusak saat banjir bandang di Sentani akan diganti sehingga ke depan ketersediaan ikan tercukupi,” ucapnya.

Betrix Monim berharap pada pelaksanaan anggaran diawal tahun 2020 benar-benar bisa berjalan pada bulan pertama atau kedua. Ketika DPR Papua sudah menetapkan anggaran pada Oktober 2019, ada cukup waktu beberapa bulan ke depan untuk melakukan evaluasi.

“Jadi kami berharap pelaksanan anggaran itu tidak molor ketika sudah disetujui dan dana sudah dikucurkan. Terutama dana Otsus, karena kebanyakan dana yang dianggarkan untuk menunjang PON ini adalah dana Otsus. Ini yang menjadi kendala dan kemudian kami pikirkan nanti didorong di tim anggaran. Tapi jika terjadi keterlambat, maka akan berpengaruh pada setiap SKPD untuk menunjang PON ini,” tandasnya.

Hanya saja, ujar Beatrix Monim, anggaran di bidang perekonomian ini pasti ada bagian-bagian yang nanti diusul oleh PB PON, dalam ketersediaan pangan untuk menjelang PON.

“Tapi tidak hanya itu, karena ada juga pengembangan usaha kecil untuk segala macam bentuk souvenir atau hasil-hasil kerajinan tangan ini yang juga di kembangkan dan di dorong. Salah satunya ketersediaan galeri untuk menampung semua hasil kerajinan tangan dari seluruh mama-mama pengrajin di Tanah Papua ini,” pungkasnya.