Pasific Pos.com
Papua Barat

Setiap Proyek Milik Pemerintah Harus Kantongi Dokumen Amdal

Manokwari, TP – Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Daniel Leonard Haumahu meminta agar setiap proyek pekerjaan milik pemerintah mengantongi dokumen Amdal.

Menurut dia, selama ini banyak pekerjaan yang masih mengabaikan Amdal, sehingga meski sudah berjalan dan hampir selesai pekerjaan itu tanpa mengantongi dokumen Amdal.

Salah satu proyek pemerintah yang diduga belum mengantongi dokumen Amdal sebut dia, bangunan bendung dan jaringan irigasi di Manokwari Selatan dan Manokwari.

Dikatakan dia, sesuai program nasional bahwa pemerintah pusat dalam rangka menunjang ketahanan pangan, telah melakukan pembangunan sarana penunjang, seperti pembangunan bendung dan jaringan irigasi diberbagai daerah. Hanya saja, pekerjaan tersebut ada yang belum mengantongi Amdal.

“Dalam pembangunan proyek Pemerintah tersebut ternyata masih saja mengabaikan aturan atau persyaratan yang seharusnya dipenuhi sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” kata Leonard kepada Tabura Pos, Selasa (9/7).

Ia juga mengatakan, bahwa dari sebagian pekerjaan proyek tersebut ada beberapa wilayah yang harusnya berkoordinasi dengan DLH provinsi untuk pembuatan dokumen Amdal. Namun ternyata, hingga pekerjaan selesai, belum juga memiliki dokumen Amdal.

“Kenapa harus koordinasi dengan kami DLH Provinsi, karena untuk DLH Kabupaten Mansel hingga saat ini belum memiliki komisi atau tim untuk menyusun dokumen Amdal sehingga pekerjaan yang ada di wilayahnya harus berkoordinasi dengan kami di Provinsi, sedangkan untuk DLH Kabupaten Manokwari, sudah ada komisi Amdalnya, sehingga pekerjaan bendung yang di daerah Aimasi koordinasinya ke Kabupaten Manokwari,”jelas Leonard.

Diakuinya, sebelum pelaksana proyek sudah ada koordinasi dengan DLH terkait dokumen Amdal tersebut. Pihaknya sudah menjelaskan tentang aturan mainnya. Namun kata dia, sejak saat itu mereka tidak pernah datang lagi. “Jadi pekerjaan itu sudah selesai tapi hingga saat ini belum ada dokumen Amdal atau ijin lingkungannya,” menurut Leonard.

Untuk itu, Ia mengimbau agar pihak terkait segera mengurusnya dan berkoordinasi dengan mereka di DLH Provinsi. “Meski proyek pemerintah dan manfaatnya untuk menunjang kesuksesan program nasional dalam hal ketahanan pangan, namun kita harus tetap patuh pada aturan yang berlaku,” tukasnya. [CR46-R3]

PT. PEUW Bayar Uang Ketuk Pintu Empat Marga Weriagar Darat Rp. 400 Juta

Bintuni, TP – Perusahaan PT. Petroenergy Utama Weriagar (PT.PEUW) yang bergerak di sektor perminyakan menindaklanjuti kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat dengan membayar uang ketuk pintu kepada 4 marga di Weriagar Darat sebesar Rp. 500 juta.

Acara penyerahan uang ketuk pintu tersebut dilaksanakan dikediaman Bupati Teluk Bintuni, Minggu (7/7) lalu. Dari Rp. 500 juta yang dijanjikan oleh pihak perusahaan PT. PEUW pada tahap I membayarkan Rp. 400 juta, sedangkan sisanya Rp. 100 juta akan dibayarkan pada tahap II setelah perusahaan PT. PEUW melaksanakan produksi.

Pembayaran tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara pembayaran uang ketuk pintu dari PT. Petroenergy Utama Weriagar ke 4 marga Tomu/Weriagar Darat, disaksikan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT dan Perwakilan dari SKK Migas Wilayah Pamalu, kepala distrik Weriagar, sekretaris distrik Tomu.

Sebelum penyerahan, Notaris Joana Ela Yulia, SH, Mkn yang dipercayakan sebagai pembuat akta perjanjian antara kedua belah pihak terlebih dahulu membacakan kesepakatan atau perjanjian sebelum dilakukan penandatanganan dan pembayaran uang ketuk pintu.

Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan uang ketuk pintu dari pihak perusahaan yang diwakili HRD dan External Relation Manager PT. Petroenergy Utama Weriagar, T. Aditya Sidharta kepada 4 marga Weriagar darat dan Tomu yang diwakili Abu Kinder.

Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT dalam arahannya mengajak masyarakat Sebyar bersatu dan menyelesaikan masalah dengan baik dan jangan ada pertengkaran hanya karena masalah uang.

“Saya berharap masyarakat dapat mengatur uang pintu yang sudah diserahkan perusahaan kepada marga-marga yang ada dengan baik. Dan kepada pihak perusahaan saya berharap agar agar selalu membuka diri dan segera membuka kantor perwakilan di Bintuni agar komunikasi antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutur Bupati.

Sebagai kepala daerah, kata Bupati dirinya berkewajiban untuk memfasilitasi kedua belah pihak serta berada di tengah tengah.

“Dimana hak-hak masyarakat adat tidak boleh kita langkahi, namun kepada perusahaan juga kita harus berikan kesempatan agar tetap beroperasi,” ujar Bupati Kasihiw.

Sementara itu, HRD dan External Relation Manager PT. Petroenergy Utama Weriagar, T. Aditya Sidharta mengatakan, pembayaran uang ketuk pintu bagi 4 marga ini merupakan komitmen kami saat pertemuan di Tomu.

“Kami sebagai pihak perusahaan masuk di Weriagar bukan hanya mengambil hasil tetapi juga memberikan sesuatu kepada masyarakat seperti pembangunan air bersih dan lain-lain. Yang jelas program CSR tetap akan dijalankan namun semuanya dalam proses,” kata Sidharta. [ABI-R4]