DOGIYAI – Dalam berbagai kesempatan, seperti pada apel gabungan dan pertemuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai genap satu tahun kepemimpinannya, Bupati Dogiyai Yakobus Dumapa, SIP, menekankan dan menyampaikan terkait pembinaan kelompok-kelompok usaha masyarakat lokal Dogiyai.
Selain itu, perlu pula adanya pengkaderan sekaligus pembinaan terhadap bawahan, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas di bidang yang dipercayakan untuk dikerjakan. Pimpinan SKPD mampu menciptakan pekerjaan sendiri ketimbang menunggu DPA. Ada hal-hal tertentu yang mampu dikerjakan tanpa mengeluarkan atau menggunakan uang,”katanya belum lama ini.
Sudah satu tahun kepemimpinan saya, dari uang saku sendiri dirinya sudah menyerahkan sebanyak 100 ekor anak babi, termasuk sekop dan parang kepada pencari kerja (Pencaker) di Dogiyai,”tambahnya.
Pencaker yang datang bertemu Bupati Dogiyai secara pribadi, baik di rumah pribadinya di Kampung Kimupugi, Moanemani dan bertemu di kantor, rata-rata mereka lulusan SMA/SMK dan ada pula yang sarjana dan ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintahan saat ini di Dogiyai.
Selain itu, terkait tenaga kontrak/honorarium di DPRD atau Sekretariat Daerah dan SKPD, tenaga Polisi Pamong Praja (Pol PP) sudah membengkak masa pemerintahan sebelumnya, termasuk utang pemerintah.
Tentu saja hal itu, kata Bupati Dumupa, diselesaikan Pemerintah Dogiyai yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati Oskar Makai. Sudah satu tahun kepemimpinan kami dan tahun ini sebagai tahun pembenahan,”tegas Yakobus dalam rapat eveluasi kinerja pemerintah di ruang pertemuan Kantor Bupati Dogiyai pekan lalu itu.
Dalam rapat itu hadir pula, Sekda Dogiyai Natalis Degei, S.Sos dan Asisten I Setda Dogiyai Nason Pigai, SIP, pimpinan OPD Dogiyai itu, Bupati Dogiyai menghendaki dalam kepempinannya mesti ada perubahan. Sudah delapan tahun pejabat telah duduk manis dengan segala fasilitas, nilai DPA yang begitu besar nilainya. Namun belum ada perubahannya, maka sekarang dengan sistim online, jauh beda sekali dengan aturan sebelumnya dan aturan sekarang.
Maka penempatan jabatan dalam birokrasi pemerintahan diukur dan dinilai beberapa aspek, mulai dari disipin ASN, penjejangan karir, pengalaman dan kemampuan pribadi untuk bekerja, sehingga Bupati Dogiyai menegaskan dalam pertemuan itu, tenaga kontrak, honor Pol PP mesti diselesaikan lebih dulu.
Untuk itu, ketika Pencaker yang datang minta menjadi tenaga honor, bupati menyerahkan anak babi dan parang serta sekop. Mereka mesti meniru untuk berkebun juga berternak, seperti orang tua kita yang selalu bekerja keras dulu dan sekarang ini.
Budaya membuat permohonan kepada DPR atau kepada pemerintah kita membatasi, imbuhnya, orang tua dulu berusaha dan bekerja keras selama sembilan bulan, tidak semua Pencaker dan tenaga kontrak menjadi pegawai.
Dalam rapat itu, Bupati Dumupa memberikan kesempatan kepada pimpinan SKPD dan OPD untuk memasukan usulan dan saran. Anak babi yang diberikan kepada Pencaker untuk dikembangkan bisa menjadi peternak yang baik. Parang dan sekop untuk berkebun guna peningkatan ekonomi bila berhasil.(don) 