Pasific Pos.com
Info Papua Sosial & Politik

Sering Tak Hadiri Rapat, Kadis PUPR Jadi Sorotan DPR Papua.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM saat lakukan foto bersama, usai memimpin Rapat Banggar bersama TAPD Provinsi Papua di Lantai 13 Gedung II DPR Papua, Jumat (23/07). foto Tiara.

Jayapura – Sering tak hadir dalam rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman menjadi sorotan di kalangan DPR Papua.

Akibat dari itu, Pimpinan dan Anggota DPR Papua mengancam tidak akan melanjutkan sidang atau rapat paripurna dengan agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2020, jika Kadis PUPR ini tak hadir dalam sidang paripurna.

“Terkait raperdasi, kita DPR Papua sudah menyepakati untuk menunda sidang raperda LKPJ Gubernur,” tegas Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin Rapat Banggar bersama TAPD Provinsi Papua di Lantai 13 Gedung II DPR Papua, Jumat sore 23 Juli 2021.

Dijelaskan,  penundaan sidang LKPJ itu, pertama yakni,  sampai ada kejelasan terkait dengan dana Silpa (Sisa Lebih Pengunaan Anggaran) dan kedua terkait dengan adanya beberapa kepala dinas atau Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang tidak pernah hadir dalam sidang paripurna DPR Papua.

“Apalagi Kadis PUPR, tidak pernah mau datang ketika kami undang. Selama ini tidak mau datang ke DPR Papua, tapi kali ini kami tidak akan memulai sidang, “tandas Jhony Banua Rouw atau disingkat JBR.

Bahkan, tegas Jhony Banua Rouw, DPR Papua akan memending pelaksanaan sidang LKPJ Gubernur tersebut, hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kita akan pending hingga waktu tidak ditentukan, sampai kepala dinasnya datang. Baik kepala Dinas PUPR dan beberapa kadis yang lain, yang tidak datang ke DPR Papua, tidak mengindahkan dan tidak menghargai kami lembaga DPR Papua, kita tidak akan membahas LKPJ,” tekannya.

Bahkan, politisi Partai Nasdem ini, juga memberikan warning keras untuk pembahasan RAPBD Perubahan maupun lainnya.

“Ini adalah lembaga resmi. Kita mengundang, tidak mau datang. Jadi saya pikir ini hal yang penting yang harus kita lakukan. Tadi dalam rapat, sudah disepakati bahwa Pak Sekda akan berusaha untuk menghadirkan mereka,” ujar JBR.

Seperti halnya,  ketika Komisi IV DPR Papua selama tiga hari melakukan kunjungan kerja, juga mengundang Kadis PUPR Provinsi Papua, Girinus One Yoman sebagai mitra untuk ikut melakukan hearing atau turun bersama dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua, namun yang diundang tidak pernah datang.

Selain itu,  Kadis PUPR Girius One Yoman juga tidak datang ketika Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke venue – venue PON yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, beberapa hari lalu.

Padahal, Komisi IV DPR Papua ingin memastikan pembangunan sarana penunjang yakni penataan kawasan di venue – venue PON itu, yang ternyata hasil kunjungan Komisi IV DPR Papua di lapangan menemukan masih ada pembangunan sarana penunjang dan penataan kawasan di sejumlah venue PON, berantakan.  (Tiara)