Apabila Pimpinan OPD tidak menyiapkan perangkat kerja secara baik, dan lebih banyak tinggal diluar daerah Tolikara berminggu – minggu dengan alasan Dinas luar, Pimpinan OPD bersangkutan patut dievaluasi dan posisinya diganti dengan orang yang mau bekerja dengan disiplin tinggi.
“saat ini anda dituntut bekerja dengan disiplin tinggi jaman sekarang adalah jaman digitalisasi,sehingga semua perangkat kerja mengunakan terknologi digital,semua data dikerjakan secara online dengan cepat, tepat, dan akurat,” bebernya.
Menurutnya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini merupakan dokumen operasional yang akan menuntun para kepala OPD dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran sebangaimana tugas pokok dan fungsi kepala OPD sebagai pejabat pemerintah untuk itu dirinya mengingatkan setiap pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran agar selalu memegang tenguh prinsip pengelolahan keuangan daerah yang baik, taat pada peraturan yang berlaku, profesional, optimal, efektif, dan efisien, transparan, serta bertanggungjawab dengan menjujung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta memperhatikan rencana kerja dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan megedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolikara yang kita cintai bersama.
“OPD juga bertanggungjawab penuh dalam merealisasikan setiap program kegiatan yang tercantum dalam DPA dengan mengingat dan memperhitungkan estimasi waktu yang tersedia dan agar memiliki rencana dan jadwal kerja yang jelas dalam pelaksanaan DPA,sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun serta penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya,” tegas Bupati Usman Wanimbo.
Lebih lanjut Bupati menegaskan, Pimpinan OPD meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat,semua program harus terlaksana secara rinci, terpadu antara program lainnya dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun 2020 ini.
Para Pimpinan OPD juga mampu menjawab semua persolan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga semua persoalan tersebut bisa dapat memilimalisir, masalah-masalah yang seharusnya dapat terealisasikan di lingkup OPD itu tidak selalu di arahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
