Pasific Pos.com
Papua Barat

Semangat Bentuk Kampung jangan karena Ada Dana Kampung

Manokwari, TP – Semangat pembentukan desa atau kampung jangan karena ada dana desa atau dana kampung. Namun, haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian ditegaskan Plt Sekda Papua Barat, Jakonias Sawaki sebelum membacakan sambutan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, pada Sosialisasi Peraturan terkait Distrik, Kelurahan, dan Kampung di Hotel Fujita Manokwari, Jumat (6/7).

“Sesuai laporan ketua panitia pelaksana kegiatan, ada beberapa kabupaten/kota bersemangat mau bentuk kampung. Semangat pembentukan kampung jangan hanya karena ada dana kampung. Padahal mungkin jumlah penduduk sedikit, tetapi karena mau bentuk kampung, sehingga mencari orang di kota untuk membentuk lokasi baru. Ini yang sering terjadi. Saya lama bertugas di Kabupaten Manokwari, hal ini yang sering terjadi,” ujar Sawaki.

Oleh karena itu, menurut dia, narasumber yang dihadirkan pada kegiatan itu perlu memberikan informasi terkait dengan regulasi, syarat, dan aturan supaya semangat membentuk kampung ditekan. Sebab, menurutnya, masalah batas antarkabupaten/kota belum selesai. Seperti, dirinya mencontohkan masalah batas Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang sampai saat ini selesai.

Seharusnya, menurutnya semangat membentuk kampung adalah agar pelayanan menyentuh masyarakat, sehingga harus memperhatikan syaratnya agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

“Jangan sampai cuma ada beberapa KK atau beberapa rumah di situ bilang sudah ada 1.000 KK atau ada beberapa orang disitu. Mulai cari-cari orang di kota, bilang saya ada jual tanah ini bisa kau bangun rumah, padahal maksudnya mau bentuk kampung cepat supaya dana kampung itu datang,” sebutnya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta aparat pemerintahan yang hadiri kegiatan untuk memberikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakatnya. “Nanti dengan narasumber akan memberikan informasi yang jelas terkait regulasi dan aturan-aturannya dan teknis-teknisnya bagaimana. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh satu kampung, satu distrik atau kelurahan supaya diperhatikan. Kita juga punya kewajiban untuk menginformasikannya kepada masyarakat. Jangan karena dengar dana kampung besar, sehingga semangat bentuk kampung juga tinggi. Kasih tahu dia bahwa risikonya juga besar,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Bina Distrik dan Kampung, Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Nimrod Idie menyebutkan, sejak tahun 2014 hingga 2017, jumlah usulan pembentukan distrik sebanyak 61, kampung sebanyak 838, dan satu kelurahan yang tersebar di tujuh kabupaten.

Rinciannya, sebut dia, Kabupaten Manokwari sebanyak enam distrik, Teluk Bituni sebanyak empat distrik dan 145 kampung, Pegunungan Arfak sebanyak 176 kampung, Kabupaten Sorong sebanyak tujuh distrik dan 194 kampung.

Kemudian Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 24 distrik dan 168 kampung, Raja Ampat sebanyak tiga distrik dan 23 kampung, serta Kabupaten Maybrat sebanyak 17 distrik, satu kelurahan, dan 132 usulan kampung.[CR44-R3]